Isu Pemilu Tertutup, Politikus Sumsel Bongkar Besaran Mahar Caleg Berebut Nomor Urut 1 di Pileg 2024

Karena persaingan antar caleg itu bebas untuk raih suara terbanyak. 

Tetapi kalau diberlakukan sistem Pemilihan proporsional tertutup, biasanya partai akan membuka untuk caleg itu memberikan pundi-pundi siapa yang paling tertinggi di nomor 1 dan nomor 2.

Karena nomor jadi itu signifikan. Makanya terjadi perebutan sehingga partai menarik pundi-pundi dari para caleg. 

"Terkecuali si caleg ini adalah kader yang berpotensi, pejabat partai Ketua atau sekretaris partai," ujarnya. 

Untuk mahar pundi-pundi ini menurutnya hal itu tergantung partai masing-masing yang punya kebijakan tentunya kebijakan itu sendiri ada petunjuk dari pusat. 

Tetapi kalau sistem Pemilihan proporsional tertutup, pasti ada mahar pundi-pundi walaupun tidak ada petunjuk resmi.

Bisa jadi itu alasannya untuk dana saksi. Caleg ditawari kalau mau nomor urut 1 di Dapil ini. Tetapi harus bayar sekian juta untuk dana saksi dan lain sebagainya. 

Untuk mahar Caleg DPR RI, berbeda-beda dengan caleg DPRD Provinsi ataupun DPRD Kabupaten/Kota. Tapi ada partai yang tidak mengambil mahar terhadap calegnya.

Malah partai memberikan modal untuk pencalegan karena itu tokoh yang dicalonkan untuk DPR RI itu potensial yang punya nama. 

Ada juga partai besar rata-rata para calegnya bersaing berebut mendapatkan nomor urut kecil karena takut diberlakukan sistem Pemilihan proporsional tertutup. 

Pemberlakuan maharpun berbeda-beda tarifnya dilakukan oleh Parpol terhadap caleg kader senior internal, caleg pendatang baru, caleg pindah partai, caleg influencer, caleg pengusaha,  caleg selebriti. 

"Berbeda-beda tarifnya. Tergantung juga kedekatan caleg dengan pimpinan partai tertinggi. Ada juga karena kedekatan kekeluargaan. Tidak ada ketetapan tarif di atur oleh partai," katanya.