Putusan Banding PTUN Soal Sengketa Pemilihan Wabup Muara Enim Ini Kata Pengamat Hukum Tata Negara

Kemudian, ketiga mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muara Enim No 10 tahun 2022 tanggal 6 September 2022 tentang penetapan wakil bupati Muara Enim sisa masa jabatan 2018-2023 atas nama Ahmad Usmarwi Kaffah.

Dan keempat menghukum tergugat dan tergugat II intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara kepada dua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000. 

Putusan tersebut dalam rapat musyawarah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada hari Selasa (2/5/2023) oleh A Syaifullah SH dengan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pelembang sebagai Hakim Ketua Majelis Irhamto SH dan Hujja Tulhaq SH MH masing-masing sebagai hakim anggota.

Tim Kuasa Hukum Penggugat LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Hardiansyah SH mengapresiasi putusan tersebut.

Adanya Putusan banding tersebut, ini membuktikan bahwa semua rangkaian kegiatan Pilwabup Muara Enim yang dilaksanakan oleh DPRD Muara Enim tidak sah karena melanggar UU Pilkada dan Tatib DPRD.

Sebagai konsekuensinya terhadap putusan tersebut menurut Pasal 45 A UU Mahkamah Agung tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi, dengan sendirinya putusan menjadi berkekuatan hukum tetap (inkrach).

Hemat kami putusan tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan oleh karena itu kita minta kepada semua pihak untuk menghormati putusan pengadilan tersebut.

Sementara itu, Kuasa Hukum DPRD Kabupaten Muara Enim Khoirozi SH MH ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya baru menerima putusan secara elektronik dan belum menerima putusan dalam bentuk fisik. "Itu (Putusan,red) belum final. Kita akan melakukan upaya hukum," ujarnya.

Seperti diketahui, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang menolak gugatan dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkait surat keputusan DPRD Muara Enim mengenai penetapan Wakil Bupati setempat.

Adapun surat keputusan DPRD nomor 10 tahun 2022 itu sendiri dikeluarkan pada 6 September 2022, di mana isinya tentang penetapan Wakil Bupati Muara Enim sisa masa jabatan tahun 2018-2023 atas nama Ahmad Usmarwi Kaffah.

Adapun bertindak sebagai penggugat yakni DPC LSM Abdi Lestari (ABRI), DPC Projo Muara Enim, Perkumpulan Gerakan Asli Serasan (GASS), DPD LSM Berantas, dan DPD LSM Siap dan Tanggap (SIGAP).

Sengketa ini bermula saat pelaksanaan Pemilihan Wakil Bupati Muara Enim oleh DPRD setempat pada 6 September 2022 lalu yang menetapkan Ahmad Usmarwi Kaffah. Penetapan itu digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang.

Kemudian, akhir Desember 2022, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian saudara PJ Bupati dengan hormat, dan SK pengangkatan Ahmad Usmarwi Kaffah selaku Wakil Bupati Muara Enim dan selanjutnya menjadi Plt Bupati.

Pada tanggal 25 Januari 2023, Gubernur Sumsel, Herman Deru, melantik Ahmad Usmarwi Kaffah sebagai Wakil Bupati Muara Enim dan menyerahkan SK Plt Bupati Muara Enim.