Negara Lain Sudah Terapkan Aturan Ketat untuk Turis dari China, Indonesia Kapan ?

Tak boleh mengarah pada satu negara

Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman mengatakan, pengetatan di pintu masuk tak boleh hanya mengarah pada satu atau dua negara.

Menurutnya, kebijakan yang diterapkan sebaiknya berupa prosedur atau mekanisme yang menjamin para turis tidak membawa patogen masuk ke Indonesia.

"Jadi sistemnya yang harus dibangun. Kalau misalnya orang yang datang itu tidak memiliki vaksinasi booster, dia harus PCR," kata Dicky kepada Kompas.com, Rabu (4/1/2023)

"Jangan diartikan sistem pengetatan ini hanya diberlakukan sesaat, tapi harus terus menerus," sambungnya.

Dengan ada mekanisme tersebut, kebijakan yang dibuat tidak akan menyinggung negara tertentu.

Pasalnya, pengetatan yang hanya ditujukan untuk satu negara justru akan menimbulkan xenophobia.

"Jadi ini yang harus dipahami, penerapan prosedur sesuai standar resmi yang diberlakukan pada konteks masa pandemi dan itu tidak spesifik pada satu negara," jelas dia.

===

Penguatan strategi di dalam negeri

Selain mekanisme di perbatasan atau pintu masuk negara, Dicky juga mengingatkan pentingnya penguatan strategi di dalam negeri.

Sebab, prosedur di pintu masuk negara hanya akan efektif apabila sistem kesehatan dalam negeri juga kuat.

"Jadi jangan sampai di pintu perbatasan diperketat, tapi respons dalam negerinya rendah. Ini kan salah," ujarnya.

"Intinya sekali lagi, tidak mungkin mencegah sama sekali virus, tapi ini kan dalam rangka mitigasi. Upaya juga harus ada intervensi dalam negeri," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah China telah mengecam aturan pembatasan Covid-19 baru yang diberlakukan bagi pelancong dari negaranya oleh belasan negara di dunia.