Kepala BPN Palembang Ditangkap Polisi, Norman Subowo Pernah Jadi Saksi Kasus Korupsi Program PTSL

Kemudian tahun 2009 ia dipercaya sebagai kasie survei pengukuran dan pemetaan BPN Surabaya.

Selain itu pada tahun 2010 ia menjabat sebagai kepala subyeksi pengukuran dan pemetaan di BPN Sumedang.

Dan tahun 2013 ia diangkat sebagai kasie hak tanah dan pendaftaran tanah di BPN Malang hingga di tahun 2022 dipercaya sebagai Kepala BPN Palembang dan ditangkap karena terlibat mafia tanah.

Beragam Modus

Polda Metro Jaya mengungkap modus mafia tanah bekerja sama dengan pejabat BPN.

Kombes Hengki dan jajaran membongkar praktik mafia tanah, buktinya saat penggeledahan banyak ditemukan sejumlah sertifikat terbengkalai hingga mengendap selama 3 tahun.

Palsukan Data

Dibeberkan Kombes Hengki, pejabat BPN bersama mafia tanah mencari tanah yang belum disertifikasi.

Bila lokasi belum ada sertifikatnya langsung data palsu bekerja sama dengan oknum akhirnya menjadi sertifikat.

Bukan hanya tanah yang tidak ada sertifikat, melainkan tanah yang sudah ada sertifikatnya dipalsukan.

Mafia tanah mengakali sertifikat tersebut sehingga data identitas milik korban tiba-tiba berubah.

Manfaatkan Program PTSL

Oknum mafia tanah memanfaatkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

PTSL sendiri merupakan Program dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

PTSL adalah suatu program serentak yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan hak atas suatu tanah milik masyarakat secara gratis.

Padahal tujuan PTSL sendiri untuk menghindari sengketa serta perselisihan sekaligus memerangi mafia tanah.

Dikarenakan beberapa orang masih terkendala faktor biaya untuk mengurus sertifikat tanah.

Sertifikat Tanah Diendap

Hengki menemukan ada sertifikat yang seharusnya milik masyarakat tertahan di kantor BPN.

Banyak sertifikat yang seharusnya sudah diberikan tiga tahun lalu justru tertahan.