Emak-emak di Lahat Cegat Truk Fuso Pengangkut Batubara : Lihat Rumah Kami Hitam Semua

Selain itu, massa juga meminta agar angkutan batubara membuat jalan khusus sehingga tidak melintasi jalan negara.

Massa juga meminta perusahaan agar menyediakan mobil penyedot debu, agar perusahaan batubara mengecek kesehatan warga yang terdampak akibat debu batu bara per tiga bulan sekali.

Memberikan konpensasi kepada seluruh warga yang terdampak di sepanjang jalan lintas.

"Sudah lama kami menderita akibat debu batubara ini. Entah seperti apa kondisi kesehatan warga. Anda bisa lihat sendiri rumah rumah disepanjang jalan lintas sudah menghitam akibat debu.

Untuk itu kami minta pemerintah bertindak. Kasihanila kami, "sampai Koordinator Aksi, Misrah Hariyati.

Pemkab Lahat sendiri menanggapi keluhan emak-emak di Kecamatan Merapi Area, yang menuntut penyelesaian persoalan debu, Rabu (15/6), mengundang seluruh pemegang Izin Usaha Penambangan (IUP) Batu Bara, sejumlah OPD, camat, perwakilan kepala desa dan perwakilan warga Merapi Area, berkumpul membahas persoalan tersebut di oproom Pemkab Lahat.

Bupati Lahat, Cik Ujang SH bahkan menemui langsung para emak-emak yang berada di halaman Pemkab Lahat.

Cik Ujang berpesan, Pemkab Lahat akan terus berupaya memperjuangkan apa yang jadi harapan para emak-emak di Merapi Area.

“Kompak-kompakla dulu, jangan ada banyak asosiasi, biar pihak perusahaan juga bisa menjawab tuntutan warga,” sampai Cik Ujang.

Dalam rapat yang dipimpin Sekda Lahat, Chandra SH MM, bersama Kapolres Lahat, AKBP Eko Sumaryanto SIK, dan Dandim 0405, diwakili Danramil Merapi tersebut, menghasilkan beberapa poin yang akan dijalankan kedepannya.

Diantaranya, pemberian kompensasi, pembelian mobil penyedot debu, pemeriksaan kesehatan, dan rencana adanya jalan khusus untuk armada batu bara.

Untuk rencana pemberian kompensasi dari perusahaan batu bara, akan dibahas lebih lanjut di kecamatan setempat.

Mengingat saat ini ada tiga asosiasi yang mengatasnamakan masyarakat merapi area, yang menuntut penyelesaian persoalan debu tersebut.

“Berkaitan konpensasi, aliansi yang ada di Merapi Area ini harus bersatu dulu. Jika belum kompak, pembahasan kompensasi ini belum bisa diteruskan. Hal ini biar kedepan tidak ada lagi gejolak yang timbul di masyarakat, pemerintah daerah juga tidak ingin selalu dibuat bingung,” terang Chandra.

Terkait pertanyaan Kades Kebur, Yogi, yang berharap adanya jalur khusus untuk angkutan batu bara, Chandra juga meminta, masyarakat bisa bekerjasama.