Meskipun Pernah Disinggung Hingga Dimarahi Jokowi, Para Menteri Ini Selamat Dari Reshuffle Kabinet

Oleh sejumlah pihak, pernyataan Jokowi itu dinilai sebagai peringatan bagi para menteri yang belakangan gemar bersafari politik.

Sebutlah Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Saat Lebaran Idul Fitri lalu, Prabowo mengunjungi sejumlah tokoh politik, mulai dari Presiden Jokowi, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, hingga tokoh-tokoh agama di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Awal Juni 2022, Prabowo juga sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Selain Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga beberapa kali melakukan pertemuan politik, misalnya dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 7 Mei lalu.

Partai yang dipimpin Airlangga malah telah membentuk koalisi dengan PAN dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ketiga partai sepakat membentuk Koalisi Indonesia Bersatu.

Koalisi tersebut dibentuk oleh para elite pemerintah yang tidak lain adalah menteri Jokowi yakni Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang baru diangkat menjadi Menteri Perdagangan, dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa yang menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Selain nama-nama tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir juga intens bersafari. Dia kerap mempromosikan UMKM di berbagai daerah.

Meski mulai gencar bersafari, Prabowo, Airlangga, maupun Erick Thohir tak juga tersentuh reshuffle.

Kompromi politik

Melihat ini, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpandangan, Jokowi lebih mengedepankan unsur politik dalam melakukan reshuffle.

Tak heran jika kemudian menteri-menteri yang kinerjanya tak baik dan beberapa kali kena tegur justru tidak dicopot.

"Itu namanya kompromi politik," kata Ujang kepada Kompas.com, Rabu (15/6/2022).

Bagaimanapun, kata Ujang, Jokowi tetap memperhitungkan politik 2024 dalam merombak kabinetnya. Mereka yang punya posisi kuat di partai, utamanya pimpinan parpol, kemungkinan besar dipertahankan.

Sebab, kekuatan parpol yang kendalinya ada pada para elite diperlukan presiden untuk kepentingan pemilu mendatang.

"Jokowi juga punya kepentingan 2024. Harapannya mereka seperti menteri-menteri yang menjadi ketua partai itu bisa ikut arahan Jokowi ketika 2024 nanti untuk mendukung," ucap Ujang.

Ujang mengatakan, dalam politik, siapa pun bisa terlihat marah dan bisa tampak menegur. Namun, pada akhirnya, keputusan diambil dengan mengalkulasi keuntungan politik.

Oleh karenanya, lanjut Ujang, mereka yang tidak punya penyokong politik kuat lebih berpotensi terdepak dari kabinet.

"Cari mana yang bisa digeser, yang paling lemah yaitu M Lutfi dan Sofyan Djalil yang dianggap lemah, tidak ada back up politik. Kalau orang-orang partai yang kinerjanya buruk pasti akan aman," kata dia