Perlukah PPKM Darurat di Sumatera Selatan?

Kepada Yth Kepala Satgas Covid-19 Sumsel. Melalui Rubrikasi Lapor Mang Sripo saya ingin mengajukan pertanyaan seputar PPKM.

Saat ini untuk kawasan pulau Jawa dan Bali telah di­te­tap­kan PPKM Darurat. Bagaimana dengan Sumsel dan apa langkah-langkah ke depan?

Terima kasih 0878­0147xxxx

Baca juga: Masyarakat Harus Antrian Jual Emas Perhiasan di Toko Untuk Bertahan Hidup Akibat PPKM Darurat

Baca juga: PPKM Darurat Diperpanjang, Pengunjung Warung Bisa Makan di Tempat 30 Menit

Jangan lupa subscribe, like dan share channel Youtube Sripokutv di bawah ini:

Jawaban:
Pembatasan Jam Malam

Terima kasih atas pertanyaan dan kepeduliannya dengan masalah Covid-19. Memang Presiden Joko Widodo telah resmi mengumumkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali, Kamis (1/7/2021).

Ke­putusan ini diambil sebagai kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat untuk mencegah semakin lu­asnya penyebaran Covid-19. PPKM Darurat ini akan mulai diberlakukan pada 3-20 Ju­li mendatang.

Sementara itu, untuk di Provinsi Sumsel hingga saat ini tak mendapatkan arahan orang nomor satu di In­donesia tersebut untuk melakukan PPKM Darurat. Untuk kebijakan PPKM Darurat di Bu­mi Sriwijaya merupakan keputusan kepala daerah, dalam hal ini Gu­bernur Sumsel, Herman Deru. Untuk menekan penyebaran Covid-19 saat ini, Pemprov Sumsel terus me­la­kukan ber­ba­gai upaya yakni dengan menerapkan PPKM Berskala Mikro, Pembatasan Jam Malam dan ter­anyar bakal dilakukan sistem arus lalu lintas ganjil-genap di sejumlah ruas.

Kedua upaya tersebut sangat efektif dalam mengatasi lonjakan Covid-19 dan mencegah ter­ja­di­nya keru­munan masyarakat demi memutuskan mata rantai Covid-19. Dengan adanya pem­ba­tasan mobilisasi, di­ya­kini bahwa dapat menekan kerumunan masyarakat. (Oca)

Lesty Nuraini
Kepala Dinas Kesehatan Sumsel

Jangan lupa juga subscribe, like dan share channel Instagram Sriwijayapost di bawah ini: