Berita Muratara
Curhat Devi Suhartoni Soal Penanganan Covid-19 di Muratara, Jika Positif Nakes Bisa Kena Marah
Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), Devi Suhartoni, mengungkapkan kendala dalam mengatasi wabah Covid-19 di Muratara.
lihat foto
Penulis: Rahmat
SRIPOKU.COM, MURATARA - Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), Devi Suhartoni, mengungkapkan kendala dalam mengatasi wabah Covid-19 di Muratara.
Menurut dia, kendala utamanya adalah masih banyak masyarakat yang tidak mau menuruti arahan atau imbauan pemerintah.
Seperti misalnya mengabaikan protokol kesehatan (prokes) serta kurang mendukung program vaksinasi Covid-19.
"Prokes abai, minta masyarakat vaksin susah, masyarakat mau dicek (Covid-19) marah, ada warga yang dicek ternyata positif tidak terima, nakes kena marah, susah kita," kata Bupati Devi Suhartoni, Selasa (3/8/2021).
Devi mengaku terus berusaha mendidik masyarakatnya dengan penuh kesabaran agar berubah menjadi lebih baik.
Dia berulang kali mengatakan bahwa Covid-19 adalah virus yang sangat berbahaya sehingga ini tidak bisa diabaikan karena akan berdampak pada banyak hal.
"Inilah yang kita bilang berkali-kali kepada masyarakat, kita ini mau berubah, masyarakat Muratara harus berubah. Saya selalu ingatkan, virus ini bahaya, jangan anggap sepele," katanya.
• Daun Sungkai Diyakini Masyarakat Muratara Bisa Obati Gejala Covid-19, Ini Penjelasan Dinas Kesehatan
Devi mengharapkan kerja sama semua pihak untuk menurunkan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di daerah ini dari level 3 menjadi level 2.
Dia menegaskan telah memerintahkan Camat, Kades dan Lurah untuk turun ke lapangan dalam upaya menghentikan penyebaran Covid-19 di masyarakat.
"Kita sangat serius menangani pandemi ini. Mari kita terus berdoa agar Covid-19 di daerah kita tidak meningkat terus, kita juga harus terus sabar mendidik masyarakat," katanya.
Devi juga menekankan kepada kepala desa agar memaksimalkan penggunaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19.
Hal itu sudah diinstruksikan oleh pemerintah pusat bahwa 8 persen dari Dana Desa wajib dialokasikan untuk penanganan Covid-19.
"Posko PPKM di desa itu harus aktif, karena desa ada anggarannya untuk Covid ini. Harus siap siaga, ada orang yang jaganya, jangan poskonya ada, orangnya tidak ada," kata Devi.
