Breaking News:

Wawancara Eksklusif

Moeldoko Soal Tuduhan Bisnis Ivermectin: Sudah Resiko Digebuki ICW Tapi Masalahnya Salah Gebuk

Case di dalam negeri, ivermectin obat cacing tapi bisa sebagai salah satu yang diunggulkan menangani persoalan Covid.

Editor: Soegeng Haryadi
Instagram@dr_moeldoko
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko 

KEPALA Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko angkat bicara soal sumbangan warga Rp 2 triliun untuk penanganan Covid-19 yang viral. Disampaikan Moeldoko saat berdialog dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dan Manager Pemberitaan Tribun Network Rachmat Hidayat yang diikuti oleh jajaran Pemimpin Redaksi Jaringan Tribun Network, secara pribadi menurutnya, penyumbang bisa saja diusulkan untuk mendapatkan Bintang Mahaputra asal ada yang mengusulkan dan dinilai dari berbagai sisi. Berikut wawancaranya.

****

Anda disoroti ICW karena mengendorse obat?
Persoalan di ICW menuduh saya pemburu rente. Dilihat saya ingin mendapatkan keuntungan. Saya, yang pertama baju saya sebagai Ketum HKTI karena saya punya struktur di bawah. Itu yang bisa mendistribusikan di bawah bagi yang membutuhkan.

Saya mempelajari bagaimana perkembangan Ivermectin di negara-negara luar. Oh di negara ini berhasil. Case di dalam negeri, ivermectin obat cacing tapi bisa sebagai salah satu yang diunggulkan menangani persoalan Covid. Saya coba komunikasi, apakah bisa membantu untuk distribusi ke masyarakat.

Beliau memberikan bantuan di cabang-cabang Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat. Saya tidak ngerti Harsen, kenal pun juga tidak. Tidak ada sama sekali.

Baca juga: Moeldoko Ungkap Persoalan Covid di Indonesia Bak Balon, Pencet Sini Muncul Problem di Sana

Tidak dapat keuntungan dari situ?
Kalau saya dapat keuntungan, mungkin bantuan dari Harsen saya jual. Tapi ini diberikan bebas kepada mereka. Ini saya melihatnya persoalan kemanusiaan. Posisi orang panik melihat Covid. Saya sudah hitung resiko akan digebukin. Bagi saya tidak ada masalah. Saya lebih bangga bisa menyelamatkan orang. Kalau saya digebuk ICW silakan saja, cuma salah gebuknya.

Apa yang paling bikin Anda pusing?
Ya, jelas Covid bikin pusing. Kalau dari tugas saya, pasti persoalan disinformasi, persoalan hoaks. Memang luar biasa, karena mengganggu konsentrasi pemerintah, publik, mencoba untuk memecah belah kondisi yang seharusnya menghadapi Covid.
Kita perlu gotong royong tapi dicoba pecah belah. Ini menjadi persoalan pelik bagi kami yang mengelola komunikasi.

Yang paling menjengkelkan?
Paling jengkelin seolah-olah negara tidak berbuat banyak dalam menghadapi situasi ini. Presiden itu waktunya beliau untuk membicarakan Covid ini sudah habis-habisan. Sudah luar biasa. Kalau dihitung waktu dan tenaga mungkin tidak ada yang sekuat beliau. Siapa yang tak jengkel kalau diganggu-ganggu.

Bagaimana perhelatan PON?
Sampai dengan saat ini rencana belum ada perubahan. Kita masih rencana seperti semula. Belum ada tanda-tanda ditunda. Jadwal seperti apa yang direncanakan. Kecuali terjadi sesuatu yang unpredictable, kalkulasi tersendiri. Tapi sampai saat ini, dua minggu lalu masih ratas persoalan PON belum ada yang berubah.

Anda dibully terkait keinginan politik praktis, masih ganggu?
Biasa-biasa saja he-he. Setiap langkah ada strateginya.

Ada warga menyumbangkan Rp 2 triliun kepada pribadi Kapolda Sumsel, apa presiden sudah tahu? Ada rencana memberi bintang Mahaputera?
Kalau presiden tahu pasti tahu dari media. Seseorang akan mendapatkan bintang maha putera, satu harus ada yang mengajukan. Boleh oleh Pemda, asosiasi, saya wakil pemberian tanda penghormatan. Kalau saat ini belum bisa, karena sudah dibahas untuk Agustus.

Kalau tahun depan bisa diajukan, dewan akan menghitung dari berbagai sisi. Kalau dari pandangan saya secara pribadi bisa. Karena sumbangan itu bisa mengubah lingkungan, bisa rumah sakit. Sangat mungkin bisa.

Persoalan hoaks?
Kita di sini selalu memitigasi berbagai isu yang berkembang. Setiap hari kita melihat isu apa saja. Kita ikuti isu itu day by day, lalu kita membuat narasi bagaimana mengatasinya. Lalu melibatkan kementerian dan lembaga. Berikutnya memang ada tim khusus menangani persoalan isu. Dikawal sampai ada counter, supaya isu itu tidak menyulitkan. (tribun network/denis destryawan)

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved