Dikepung 3 Virus, Delta Paling Masif, Indonesia Bisa Jadi INDIA, Epidemiolog Usulkan Lockdown Total

Sementara itu, saat sudah ada penyebaran varian Delta dan jumlah kasusnya terus bertambah, untuk mencapai herd immunity diperlukan minimal 84 persen dari populasi penduduk yang sudah divaksin penuh.

"Jadi menurut saya, sudahlah lupakan herd immunity karena saya sendiri sudah pesimis, apalagi mengingat (kesediaan) vaksin kita berasal dari luar negeri dan varian-varian lebih meluas," kata Windhu kepada Kompas.com, Senin (21/6/2021).

Windhu menilai, pemerintah baik pusat maupun daerah hanya terkesan mengurusi vaksinasi tanpa melakukan pencegahan di hulu.

Padahal, jika varian-varian yang mengkhawatirkan itu meluas, jumlah vaksin pasti tidak akan cukup.

"Yang harus dilakukan sebenarnya jangan fokus pada vaksinasi tok. Tapi jangan sampai varian-varian baru ini meluas, nanti vaksinasi tidak efektif lagi," tegas Windhu.

===

5. PSBB

Hal pertama yang harus dilakukan pemerintah pusat dan daerah adalah memutus mata rantai di hulu.

Salah satunya yaitu pemerintah mengambil sikap tegas untuk PSBB. PSBB bukan hanya di pusat, dan tidak hanya di DKI Jakarta, tetapi sampai daerah terpencil Indonesia.

"Jadi yang dilakukan itu, pertama adalah memutus mata rantai di hulu jangan sampai varian-varian baru meluas."

"Yang sekarang pemerintah tidak mau ambil sikap tegas untuk PSBB, maunya PPKM mikro terus," kata Windhu tegas.

"Padahal, PPKM mikro sudah jelas tidak efektif, ngapain dipertahankan."

Berlakukan dengan Ketat dan Benar

Windhu menjamin, ketika PSBB benar-benar dilakukan dengan ketat dan benar, itu pasti akan bisa menurunkan kasus Covid-19 di Tanah Air dan mencegah meluasnya varian baru.

Hal ini tidak lain agar program vaksinasi berguna dan tidak jadi sia-sia.
===

6. Sayangkan Sikap Pemerintah

Seperti diketahui, pemerintah pilih perketat PPKM mikro ketimbang lockdown Diberitakan Kompas.com hari ini, Selasa (22/6/2021), pemerintah tetap mempertahankan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19.

Langkah tersebut diputuskan dalam rapat terbatas yang dihadiri Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sejumlah menteri, serta kepala lembaga terkait pada Senin (21/6/2021).

Namun, pemerintah menegaskan, PPKM kali ini diberlakukan secara lebih ketat selama 14 hari, terhitung sejak 22 Juni hingga 5 Juli 2021.

Sebelumnya, lima perhimpunan profesi dokter menyarankan opsi pengetatan mobilitas masyarakat dengan penerapan PPKM skala luas dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Saran tersebut diberikan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (Papdi), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (Perdatin), dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia (Perki). Pembatasan mobilitas masyarakat dalam skala yang luas diperlukan, mengingat beban rumah sakit dan beban kerja tenaga kesehatan meningkat.

Sementara itu, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) mengusulkan pemerintah melakukan PSBB atau lockdown regional secara berkala di pulau-pulau besar, seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.

IAKMI menilai, mayoritas negara-negara di dunia memilih dua opsi itu untuk menekan kenaikan kasus Covid-19.

"Usul yang paling radikal yaitu lockdown regional. Ini bentuk paling logis."

"Karena seluruh negara yang sudah melewati kasus, tidak ada cara lain," kata Dewan Pakar IAKMI Hermawan Saputra dalam konferensi pers pada Minggu (20/6/2021).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Epidemiolog Tegaskan Indonesia Butuh PSBB Ketat, Bukan PPKM Mikro", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/sains/read/2021/06/22/110200423/epidemiolog-tegaskan-indonesia-butuh-psbb-ketat-bukan-ppkm-mikro?page=3.