Penonaktifan 75 Pegawai KPK Bertentangan Dengan Pernyataan Presiden, ICW Curigai Firli Bahuri
Bertentangan dengan pernyataan Presiden, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai sikap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ambigu
lihat foto
SRIPOKU.COM -- Bertentangan dengan pernyataan Presiden, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai sikap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ambigu, soal nasib 75 pegawai tak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).
Padahal, kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan hasil asesmen TWK sebagai syarat alih status Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak serta merta bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai yang tidak lolos.
"ICW menilai penjelasan Ketua KPK Firli Bahuri, ihwal polemik hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) masih sangat ambigu," kata Kurnia lewat keterangan tertulis, Sabtu (22/5/2021).
"Semestinya, menindaklanjuti omongan Presiden, Ketua KPK langsung mengeluarkan produk hukum untuk membatalkan penonaktifan 75 pegawai."
"Dan menegaskan bahwa seluruh pegawai KPK akan dilantik menjadi aparatur sipil negara."
"Maka dari itu, ICW menyarankan Presiden Jokowi harus melakukan supervisi atas tindak lanjut polemik hasil TWK," tuturnya.
Sebab, bukan tidak mungkin, menurut Kurnia, pimpinan KPK akan mencari cara lain untuk tetap meneguhkan niatnya untuk memberhentikan 75 pegawai KPK.
"Bahkan, akan sangat baik jika dilakukan investigasi khusus untuk melihat lebih lanjut apa sebenarnya yang terjadi di balik TWK ini," ucapnya.
ICW menduga TWK ini bukan kerja individu, melainkan ada kelompok tertentu, baik di internal maupun eksternal KPK, yang sedari awal sudah merancang untuk menyingkirkan 75 pegawai KPK.
"Keyakinan itu diperkuat dengan adanya penggalangan opini oleh para buzzer di media sosial."
"Dan sejumlah upaya peretasan tatkala masyarakat mengkritik hasil TWK," duga Kurnia.
Selasa Pekan Depan Firli Bahuri Cs Bahas Nasib 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan bakal segera bertemu dengan sejumlah lembaga dan kementerian.
Baca juga: Masjid Al Aqsa Disebut Temple Mount Yahudi, Alasan Israel Serbu Jemaah Jumat Pasca Gencatan Senjata
Baca juga: Tak Lagi 4 Tahun Sekali, Piala Dunia Akan Dilaksanakan Setiap 2 Tahun, Begini Tanggapan FIFA
Baca juga: Termasuk Shio Kuda Berikut 7 Zodiak yang Kurang Beruntung Dalam Hal Asmara, Shio Kamu?
Pertemuan itu untuk membahas nasib 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat (TMS) dalam asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).
Pembahasan intensif dengan sejumlah lembaga dan kementerian terkait akan dilakukan pada Selasa (25/5/2021) pekan depan.
