Berita Eksklusif

Pelanggar PPKM Hanya Disanksi Ringan, Epidemiolog: Angka Kematian Malah Makin Tinggi

Pemberian sanksi ringan tersebut cukup efektif untuk membuat pelanggar cepat menyadari kesalahan

Penulis: Odi Aria Saputra | Editor: Soegeng Haryadi
SRIPOKU.COM/JATI PURWANTI
Anggota Sat Pol PP patroli penegakkan protokol kesehatan di salah satu toko bangunan di Palembang, Selasa (20/4/2021). 

PALEMBANG, SRIPO -- Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro mulai diterapkan di tujuh kabupaten/kota di Sumsel sejak 6 April hingga 19 April lalu.

Dalam pelaksanaannya, PPKM skala mikro melibatkan berbagai institusi termasuk aparat penegak hukum untuk memastikan masyarakat mematuhi protokol kesehatan termasuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel, Aris Saputra, mengatakan, selama operasi yustisi digelar tidak ada warga yang terjaring yang diberi sanksi berat.

Jika pun ada sanksi hanya berupa sanksi ringan yakni berupa teguran lisan, menyanyikan lagu nasional, membersihkan fasilitas umum untuk perorangan dan menandatangani pernyatan untuk tidak mengulangi dan menyiapkan peralatan perlengkapan prokes di tempat usaha bagi pelaku usaha.

"Kami mengedepankan edukasi karena tujuan PPKM bukan sanksinya tapi bagaimana masyarakat sadar dan terus melakukan kegiatan dan kehidupan dengan tetap melaksanakan prokes dimanapun berada," katanya, Rabu (21/4).

Menurut Aris, pemberian sanksi ringan tersebut cukup efektif untuk membuat pelanggar cepat menyadari kesalahan karena lebih mengedepankan efek psikologis.

"Sehingga pendekatan kemanusiaan akan lebih menyentuh. Kalau denda kita juga paham bagaimana kondisi ekonomi saat ini," jelasnya.

Patroli penegakkan protokol kesehatan pum terus dilakukan untuk terus menyosialisasikan, mengedukasi dan penegakkan dengan sanksi efek jera. Tempat publik hingga jalan raya menjadi kawasan prioritas kegiatan patroli.

"Mudah mudahan semua akan berakhir berkat kesadaran dan kehadiran pemerintah dari tingkat atas sampai ke desa kelurahan dan RT untuk disiplin prokes di manapun berada," tambah dia.

Aris menyebut, saat ini pihaknya bersama unsur terkait di Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel tengah melakukan rapat untuk persiapan penanganan arus mudik lebaran.

"Nantinya akan ada peningkatan patroli dan yustisi serta penambahan anggota dilapangkan seiring demgan mendekati lebaran," ujarnya.

Sedangkan Epidemiologi Unsri, Dr Iche Andriyani Liberty mengungkapkan pemberlakuan PPKM Berbasis Mikro di tujuh kabupaten dan kota yakni Palembang, Prabumulih, Muara Enim, Lubuklinggau, Banyuasin, OKU dan Musi Rawas selama dua pekan justru membuat tingkat kematian di Sumsel semakin tinggi.

"Angka kematian setelah PPKM malah lebih tinggi mencapai 4,80 persen. Lebih tinggi dari sebelum PPKM yakni, 4,75 persen atau di atas nasional 2,7 persen," katanya, Rabu (21/4).

Tak hanya angka kematian, Iche juga mengungkapkan angka positivity rate kasus Covid-19 di Sumsel pun ikut meningkat. Ia mencatat tingginya angka positif naik dari sebelum PPKM 28,61 persen menjadi 29,49 persen. Angka ini jauh jika dibandingkan standar organisasi kesehatan dunia atau WHO, diangka lima persen.

Selain itu, indikator lainnya adalah tingkat kesembuhan Sumsel masih 89,19 persen atau di bawah angka nasional yang sebesar 90,8 persen. Lalu tingkat keterisian rumah sakit alami peningkatan mencapai 51 persen atau lebih tinggi dibanding sebelum PPKM yakni 30 persen.

Catatan PPKM selama dua pekan ini seharusnya menurut Iche, menjadi perhatian khusus kepala daerah. Jika konsep PPKM berbasis mikro berjalan baik, tentu sangat baik dalam melakukan tracing, testing dan treatment.

"Hal ini menandakan kondisi PPKM di Sumsel tidak berjalan secara maksimal. Untuk di Sumsel kenapa tidak maksimal karena implementasinya kurang," tegas Iche.

Dengan kondisi saat ini, Iche menyebut tidak menutup kemungkinan PPKM akan terus dijalankan mengingat kondisi sebaran virus masih tinggi di Sumsel dan mobilitas jelang Idul Fitri yang kemungkinan besar akan meningkatkan potensi penularan.

"Kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan harus diawasi. Apalagi mobilitas masyarakat jelang lebaran tentu akan tinggi," tuturnya. (mg3/oca)

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved