Berita Eksklusif

Deru akan Putuskan Nasib PPKM, Diperpanjang atau Tidak

Dia mengatakan, dari hasil pembahasan dengan beberapa pakar tersebut nantinya akan menjadi pertimbangan dalam perpanjangan PPKM atau sebaliknya.

Penulis: Odi Aria Saputra | Editor: Soegeng Haryadi
SRIPOKU.COM/CHAIRUL NISYAH
Gubernur Sumsel, Herman Deru Saat Melayat ke Rumah Duka Almarhum Mahyuddin, Jum'at (9/4/2021). 

PALEMBANG, SRIPO -- Nasib Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro di tujuh kabupaten/kota di Sumsel segera ditentukan, akan diperpanjang atau dihentikan. Sebelumnya, 6-19 April ada tujuh daerah yang menerapkan PPKM, yakni Palembang, Muara Enim, Prabumulih, Lubuklinggau, Banyuasin, OKU dan Musi Rawas.

“Kami akan melakukan rapat bersama pihak epidemiologi dan juga perwakilan dari Dinas Kesehatan provinsi maupun kabupaten dan kota,” ujar Gubernur Sumsel, Herman Deru, Selasa (20/4).

Dia mengatakan, dari hasil pembahasan dengan beberapa pakar tersebut nantinya akan menjadi pertimbangan dalam perpanjangan PPKM atau sebaliknya. “Kita lihat dulu bagaimana kondisi perkembangan penyebaran Covid-19 di Sumsel,” kata dia.

Baca juga: Masyarakat Kebingungan, Penerapan Aturan PPKM di Palembang tak Jelas, Zona Merah Kembali Bermunculan

Berdasarkan laporan harian Covid-19 pada 19 April 2021, Kota Palembang masih berstatus sebagai zona merah penyebaran Covid-19 sehingga masih tetap harus melakukan pengawasan ekstra terhadap penerapan protokol kesehatan di wilayahnya.

“Kalau (PPKM) lanjut, pengawasan protokol kesehatan harus dimaksimalkan. Harapan, zona merah ini kan fluktuatif, agar bisa kembali membaik,” jelas Deru.

Sementara meski di lapangan tak terjadi perubahan selama penerapan PPKM Berskala Mikro, namun Pemkot Palembang mengklaim aturan yang dijalankan di Palembang sejak 6 April 2021 lalu telah berjalan baik.

Baca juga: Angka Kematian Covid-19 di Sumsel Lebihi Nasional, PPKM Mikro di Sumsel Dinilai tidak Efektif

Sekretaris Daerah (Sekda) Palembang, Ratu Dewa mengatakan, hasil maksimal penerapan PPKM terlihat dari konsistensi petugas Posko Komando Terpadu (Poskomandu) yang bertanggung jawab melibatkan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan aparat keamanan.

Menurutnya, peningkatan koordinasi bersama puskesmas setempat dalam proses 3T (Tracking, Testing dan Treatment) terutama pelacakan dan isolasi, sudah terawasi baik. Sebab, selama masa PPKM puskesmas menjadi kunci keberlangsungan kebijakan tersebut.

"Semuanya sudah berjalan baik, kunci dari PPKM adalah koordinasi Puskesmas dalam proses 3T nya," ujar Dewa, Selasa (20/4).

Baca juga: Palembang Zona Merah, PPKM di 7 Daerah di Sumsel Dikabarkan Bakal Diperpanjang, Ini Kata Herman Deru

Ia menjelaskan, Poskomandu di Palembang tersebar di 107 Kelurahan Kota Palembang. Poskomandu ini ditekankankan agar dapat fokus pada proses 3T untuk menekan penyebaran Covid-19, beserta kemungkinan mutasi-mutasi virus corona lainnya.

Ketika di satu wilayah atau kecamatan ditemukan kasus terkonfirmasi positif, maka bisa dilakukan isolasi mandiri atau disiplin mengedepankan protokol kesehatan dengan 3T. Selama penerapan PPKM masih berjalan, Pemkot Palembang juga mendorong Satpol Pol PP, Babinsa dan Babinkamtibnas terus melakukan razia dengan tetap bersifat pendekatan secara persuasif.

"Aturan PPKM kita ini berbasis mikro Perkelurahan, bukan global. Sanksinya sesuai dengan perwali Nomor 27 Tahun 2021," jelas Dewa.

Selain meminta pengoptimalan Poskomandu yang dipimpin lurah-lurah, Dewa juga mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kesadaran agar tetap menerapkan protokol kesehatan karena Covid-19 harus ditekan dengan kompak.

"PPKM bukan hanya tugas Pemkot Palembang sana. Karena zonasi lebih dipersempit jadi ini sudah tugas kita bersama, seluruh masyarakat untuk mewaspadai penyebaran virus corona," kata Dewa.

Sebelumnya, Provinsi Sumsel masuk dalam 20 besar daerah yang diwajibkan pemerintah pusat menerapkan PPKM Berskala Mikro mulai 6-19 April 2021. Tingginya angka kematian dan juga masih belum optimalnya tingkat kesembuhan Covid- 19 menjadi pertimbangan Sumsel masuk dalam daerah yang diwajibkan melaksanakan PPKM Berskala Mikro.

Meski pemerintah daerah telah mengklaim menerapkan aturan tersebut, namun faktanya di lapangan tidak ditemukan penerapan PPKM yang signifikan di sejumlah wilayah Sumsel khsusunya Palembang. (oca/mg3)

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved