Bawaslu Sumsel Antisipasi Potensi Pelanggaran PSU 4 TPS Pilkada Pali, Intimidasi dan Politik Uang

SRIPOKUCOM, PALEMBANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengungkapkan, potensi pelanggaran jelang dan saat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 4 Tempat Pemungutan Suara (TPS), pada Pilkasa di Kabupaten PALI kedepan.

Menurut komisioner Bawaslu Sumsel A Junaidi, potensi pelanggaran itu berupa Money politik (politik uang) dan intimidasi pihak- pihak tertentu untuk mengarahkan suaranya ke pasangan calon tertentu.

"Kita khawatirkan itu, pertama tingginya angka money politik, karena suara yang direbutkan sekitar 1.500 an di 4 TPS yang terbilang sedikit sekali. Kedua,  intimidasi," kata Junaidi, Rabu (24/3/2021).

Diungkapkan Junaidi, modus- modus intimidasi pihak- pihak tertentu itu bisa saja melakukan pengancaman ke warga yang memiliki hak pilih.

"Misal nanti, awas kalau tidak milih A atau B, atau kalau milih dia (calon tertentu) diminta pergi saja dari kampung. Jadi dua faktor itu, akan jadi pengawasan serius Bawaslu KPU PALI," tegasnya.

Dalam mengantisipasi hal itu sendiri, mantan Ketua Bawaslu Sumsel ini mengungkapkan jika secara langsung atau tidak langsung, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bawaslu PALI untuk bisa mengantisipasinya nanti, dan hal ini akan berkoordinasi dengan Bawaslu RI.

"Intinya adalah persiapan, kalau sekarang belum ada instruksi Bawaslu RI dan kita masih Rakor bersama Bawaslu RI. Tetapi petugas kita disekretariat Bawaslu PALU sudah mulai mengawasi untuk tidak terjadi money politik atau intimidasi lebih awal," jelasnya.

Ditambahkan Junaidi, pihaknya belum bisa memastikan jika nanti ada yang terbukti melakukan pelanggaran serius itu, akan didiskualifikasi atau bagaimana.

Pihaknya masih menunggu arahan dari Bawaslu RI karena ada ukuran untuk mendiskualifikasi paslon yang terbukti melakukan pelanggaran terstruktur, masif dan sistematis.

"Jadi untuk sekarang, himbauan kita, pertama masyarakat tetap tenang, tidak melakukan melakukan money politik dan intimidasi, serta sejukkan suasana dulu. Nanti ada pemberitahuan KPU bentuk- bentuk sosialisasi atau kampanye," pungkasnya seraya untuk anggaran pengawasan PSU dipastikan tidak ada masalah.(arf)