PELURU Aparat tak Bermata, WNA Diminta Angkat Kaki: Kerusuhan Myanmar Kini Bak Medan Pembantaian

Di bawah hukum internasional dan standar PBB, pasukan keamanan tidak boleh menggunakan senjata api dalam menghadapi pengunjuk rasa, kecuali ada ancaman kematian atau cedera serius, dan alternatif yang tidak terlalu berbahaya tidak tersedia.

Sebaliknya, "aturan kekuatan minimum" harus diterapkan pada pengunjuk rasa, kata Ian Foxley, peneliti di Centre for Applied Human Rights, Universitas York.

Tapi senjata api hanyalah bagian sistem persenjataan junta militer.

Dokumen anggaran pemerintah dari dua tahun fiskal terakhir, seperti dilaporkan New York Times, menunjukkan militer mengalokasikan jutaan dolar untuk teknologi pengawasan — termasuk drone, peretasan perangkat lunak, dan alat untuk melacak lokasi warga secara real time.

Para kritikus menunjukkan bahwa kemampuan teknologi ini telah memberikan kekuatan yang luas kepada militer untuk memantau warga sipil dan mengoordinasikan tindakan terhadap para demonstran.

Dengan jumlah kematian yang meningkat, lembaga advokasi seperti Justice for Myanmar menyerukan agar diberikan sanksi terhadap Tatmadaw dan kepentingan bisnisnya yang luas.

"Mengingat pembunuhan yang sistematis dan eksesif serta persenjataan yang secara historis telah digunakan terhadap komunitas etnis selama beberapa dekade, Dewan Keamanan PBB harus segera memberlakukan embargo senjata global," tambah kelompok itu.

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Pemerintah Inggris Serukan Warganya Tinggalkan Myanmar, Kekerasan Kudeta Militer Kian Tak Terkendali, https://wartakota.tribunnews.com/2021/03/13/pemerintah-inggris-serukan-warganya-tinggalkan-myanmar-kekerasan-kudeta-militer-kian-tak-terkendali?page=all.
Penulis: Wito Karyono
Editor: Wito Karyono