Naiknya Iuran BPJS Kesehatan Di Masa Pandemi Covid 19

Naiknya Iuran BPJS Kesehatan Di Masa Pandemi Covid 19

Oleh : Muhammad Bobby, SH

Alumni Fakultas Syariah/Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palem­bang dan Anggota DPP-CPI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Ke­­pu­tus­an tersebut diambil di tengah pandemi virus corona.

Kenaikan ini tertuang dalam Per­pres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Pe­raturan Presiden No­mor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Per­aturan tersebut diteken oleh Pre­si­den Joko Widodo, "Proyeksinya kalau nanti Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 berjalan, kami hampir tidak defisit,"

Perpres 64 tahun 2020 dengan rincian tarif iuran BPJS Kesehatan berdasarkan Pe­ra­turan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Iuran pe­serta man­diri Kelas I naik menjadi Rp 150.000, dari saat ini Rp 80.000. Iuran peserta mandiri Kelas II meningkat menjadi Rp 100.000, dari saat ini sebesar Rp 51.000.

Iuran pe­ser­ta mandiri Kelas III juga naik dari Rp 25.500 men­jadi Rp 42.000, namun pemerintah memberi subsidi Rp 16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500.

Kendati de­mi­kian, pada 2021 mendatang subsidi yang dibayarkan pemerintah berkurang menjadi Rp 7.000, sehingga yang harus dibayarkan peserta adalah Rp 35.000

Langkah Presiden Joko Widodo kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan ber­­ten­ta­ngan dengan putusan Mahkamah Agung, dapat disebut sebagai pe­ng­abaian terhadap hukum atau disobedience of law.

"Tidak boleh lagi ada per­a­turan yang bertentangan de­ngan putusan Mahkamah Agung.

Sebab, itu sama sa­ja dengan menentang putusan pe­radilan,".

Putusan Mahkamah Agung ber­si­fat final dan mengikat terhadap semua orang, termasuk kepada Presiden.

Saya menilai kebijakan Presiden sengaja membuat nominal kenaikan sedikit berbeda dari Peraturan Presiden sebelumnya sebagai dalih agar Peraturan Pre­siden ini tidak di­nilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung.

Pa­dahal, hal itu merupakan upaya penyelundupan hukum.