Vaksin, Kepercayaan Publik Dan Pemulihan Ekonomi

Tentu saja harga tersebut secara teori ekonomi akan mencerminkan kualitas produk.

Lebih lanjut Ribka Tjiptaning mempertanyakan jenis vaksin ma­na kelak yang akan diberikan secara gratis kepada  masyakat, sesuai dengan janji Presiden.

Je­las hal ini akan banyak berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat.

Untuk meyakinkan dan membangun kepercayaan publik, Pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa kehalalan vaksin Sinovac dari China tersebut, se­telah melalui penelitian yang mendalam.

Begitu juga dengan tingkat keamanan dari vaksin Si­no­vac, Badan POM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat (Emergency Use Autho­ri­za­tion/EUA).  

Oleh karena itu, Presiden Jokowi bersedia menjadi orang pertama di Indonesia di­sun­tik vakisin Sinovak dan  di siarkan melalui Media Televisi dengan disaksikan jutaan pemir­sa.

Positioning yang dibangun Pmerintah dengan Tagline “HALAL dan AMAN” merupakan ba­gian dari komunikasi politik untuk meyakinkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Mensitir apa yang dikemukakan Francis Fukuyama (2009) bahwa kepercayaan  merupakan ha­rapan yang timbul dari masyarakat dimana semua anggota harus bertindak dalam batas norma, de­ngan keteraturan, kejujuran, dan kerjasama.

SedangkanDasgupta (1988). menyatakan bahwa kepercayaan merupakan suatu sikap untuk mempercayai individu dan kelompok dengan ting­katan tertentu yang saling berhubungan.

Dengan demikian, kepercayaan masyarakat merupakan sebuah harapan yang dipegang oleh individu atau kelompok ketika perkataan, janji, pernyataan lisan atau tulisan dari seseorang individu atau kelompok lainnya dapat diwujudkan.

Membangun kepercayaan publik bukanlah perkara mudah.

Pemerintah, beserta instansi terkait harus pro aktif tidak hanya memberikan pemahaman  tapi memberikan contoh dan secara ber­ke­sinambungan membangun pesan komunikasi untuk dapat meningkatkan kesadaran (aware­ness) masyarakat sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan publik.  

Pemulihan Ekonomi

Selama masa pandemic, kegiatan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha menjadi sangat ter­ba­tas.

Hal ini disebabkan karena kehawatiran akan covid 19 dan adanya pemberlakuan aturan a­turan yang mempersempit ruang gerak aktivitas ekonomi.