Breaking News:

MUI Dukung SMKN 2 Padang Siswi Non Muslim Pakai Jilbab, Kirimi Surat Terbuka ke Nadiem Makarim

Apa yang diucapkan Nadiem Makarim disorot oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) lantaran ada beberapa ucapan Nadiem yang janggal.

KOMPAS/YOLA SASTRA
Sejumlah siswi non muslin di SMKN 2 Padang sudah mulai melepas jilbab 

SRIPOKU.COM - Perkara seorang siswi non muslim di Padang, Sumatera Barat dipaksa memakai hijab oleh pihak sekolah masih menjadi perbincangan.

Meski tak lama usai kasus ini ramai Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) sudah angkat bicara, ternyata belum serta merta hilang begitu saja.

Justru, apa yang diucapkan mantan petinggi PT Gojek itu disorot oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) lantaran ada beberapa ucapan Nadiem yang janggal.

Baca juga: Detik-detik TNI Gadungan Ditangkap Saat Ajak Ceweknya ke Kosan, Masih Pakai Seragam Loreng

Pihak MUI akhirnya mengirimkan surat terbuka kepada pria yang kerap disapa Mas Mentri itu supaya memberikan penjelasan lebih detail mengenai ucapannya.

Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas, surat terbuka untuk Nadiem terkait dengan ucapan Nadiem yang menyebut sekolah tidak boleh membuat peraturan atau imbauan pada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah.

"Apakah maksud dari pernyataan menteri tersebut para siswi yang beragama Islam mulai dari sejak dikeluarkannya pernyataan tersebut tidak boleh lagi untuk memakai busana muslimah ke sekolah atau bagaimana?," kata Anwar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/1/2021).

Anwar juga mempertanyaan peraturan atau nilai Pancasila mana yang telah dilanggar oleh kepala sekolah SMKN 2 Padang.

Sebab, menurut dia, dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Baca juga: Bisa Tahan Lama Sampai 2 Minggu, Berikut 5 Cara Menyimpan Rendang di Dalam Kulkas

"Artinya, setiap warga negara kalau akan melakukan sesuatu maka sesuatu yang dia lakukan itu haruslah sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama, karena sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu di dalam negara RI adalah menjadi dasar dalam kehidupan bernegara," ujarnya.

"Dan di dalam Pasal 29 ayat 2 malah dinyatakan dengan tegas bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu," lanjut dia.

Halaman
123
Editor: Refly Permana
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved