Kisah Pilu Pemilik Rumah Makan, Usaha Merugi, Anak Diberhentikan dari Sekolah Nunggak SPP 13 Juta

Erlinda kemudian mengadukan kasus tersebut ke Komisi Perlindungan Indonesia (KPAI).

Retno Listyarti, komisioner KPAI di bidang pendidikan, mengatakan sudah mendapat laporan tentang kasus itu.

Untuk memperjelas duduk perkara, dia akan memanggil pihak sekolah untuk diminta keterangan.

KPAI juga akan memanggil perwakilan pemerintah, yakni Dinas Pendidikan DKI, untuk dimintai keterangan.

"Ini kan sekolah swasta, tapi kan negara itu harus tetap memenuhi hak atas pendidikan kan dan dalam hal ini Dinas Pendidikan adalah pengawas sekolah.

Baca juga: Tinjau Lokasi Perbaikan PDAM Tirta Musi, DPRD Kota Palembang Pastikan Kesiapan Distribusi Air Bersih

Jadi kami akan memanggil sekolah, Dinas Pendidikan DKI dan Sudin Pendidikan Jaktim," kata Retno, Rabu.

KPAI akan meminta Disdik DKI Jakarta dan pihak sekolah mencari jalan keluar untuk masalah itu.

Tujuannya agar siswa yang bersangkutan tetap mendapatkan haknya mengenyam pendidikan.

Kedua pihak itu akan dipanggil KPAI pada Senin mendatang. KPAI menyayangkan pihak sekolah yang dianggap merenggut hak anak dalam mengenyam pendidikan.

"Itu kan bukan urusan anaknya (menunggak SPP), itu urusan orangtua dengan sekolah. Anak mestinya tidak mengalami ini, tapi untuk anak pemenuhan haknya harus dipikirkan.

Terkait ini, tentu kami menyayangkan," kata Retno.

Baca juga: Tunggu Inpres Kepres Pergeseran FIFA U-20 World Cup Calon Volunteer Bersabar, Ini Susunan Panitianya

Menurut dia, seharusnya si anak diberi waktu untuk belajar sambil mencari sekolah lain yang mau menampung.

Dengan demikian, hak anak mendapat pendidikan tak terhalang urusan yang bersifat administrasi.

"Jadi selama belum dapat sekolah, dia harus dapat pendidikan di sekolah lama dulu. Pemerintahlah yang harus menjamin ini dan pemerintahlah yang harus jadi penengah," ujar Retno.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ketika Siswa SD di Jakarta Dikeluarkan dari Sekolah karena Tak Lunasi SPP"