Cawabup OKU Ditahan KPK, Begini Posisinya dalam Pilkada, Tetap Dilantik Sembari Tunggu Putusan Final

PALEMBANG, SRIPO -- Terkait penahanan calon Wakil Bupati OKU, Johan Anuar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), komisioner KPU Sumsel Amrah Muslimin menjelaskan, selama putusan belum inkrah atau berkekuatan hukum tetap, hal itu tidak mempengaruhi penetapan calon terpilih oleh KPU nantinya.

"Setelah putusan final dan mengikat baru diberlakukan pasal syarat calon," katanya, Kamis (10/12).

Dijelaskan Amrah, terkait nantinya belum ada putusan final apakah Johan bisa tetap dilantik pada Februari 2021 nanti, itu sudah ranah Menteri Dalam Negeri bukan KPU.

Baca juga: Ditahan KPK Kasus Lahan Kuburan, Johan Anuar: Aku Titip OKU Yo

"KPU hanya sampai penetapan calon terpilih, dan beberapa daerah pilkada sebelumnya, ada yang dilantik di Lapas," tandasnya.

Hal senada diungkapkan Ketua KPU OKU Naning Wijaya.

Menurutnya, sesuai aturan yang ada pihaknya akan melakukan rekapitulasi sekitar satu minggu, dan dilanjutkan penetapan pasangan calon terpilih pilkada OKU pada akhir bulan Desember.

Baca juga: Usai Mencoblos Pilkada, Johan Anuar Penuhi Panggilan KPK: Wabup OKU Langsung Ditahan 20 Hari

"Kita akan menetapkan pasangan calon terpilih sekitar 18 hingga 20 Desember mendatang jika tidak ada gugatan di MK (Mahkamah Konstitusi). Tetapi jika ada gugatan bisa diakhir Desember atau awal Januari 2021," jelasnya.

Dilanjutkan Naning, status Johan Anuar saat ini memang sebagai calon Wabup namun ia juga Wabup hingga Februari 2021.

"Jadi kalau tidak ada kekuatan hukum tetap atau final dari pengadilan, maka hak-haknya sebagai calon tetap ada, termasuk untuk dilantik pada Februari 2021 mendatang," pungkasnya. (arf)