Sejarah Terbentuknya Kabupaten Musi Rawas Utara atau Muratara, 4 Warga Tewas & Polsek Dibakar

Terlalu lama menunggu, tahun 2007 masyarakat kembali melakukan demonstrasi dengan jumlah yang lebih besar dari aksi tahun 2005.

Sekitar 7.000 massa mendatangi kantor DPRD dan kantor Bupati Musi Rawas.

Masyarakat diterima oleh Bupati Musi Rawas, Ridwan Mukti dan Ketua beserta anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas.

Baca juga: Video Bule Cantik Polly Alexandria Dinikahi Nur Khamid Makin Mesra, Yuk Intip Foto Romantis Mereka

Masyarakat menuntut agar Bupati Ridwan Mukti segera menyetujui pembentukan Kabupaten Muratara.

Pada saat demontrasi tersebut massa terpancing emosi, sehingga melempari kaca gedung DPRD Musi Rawas.

Massa merasa dilecehkan oleh orasi Bupati Ridwan Mukti saat menemui pendemo, sehingga situasi menjadi panas.

Tak sampai di situ, ribuan massa bergerak menuju ke perbatasan Muratara dengan Kabupaten Musi Rawas dekat jembatan Air Dulu.

Masyarakat menutup Jalan Lintas Tengah Sumatera (Jalinsum) dan tetap menuntut pemekaran.

Jalinsum akhirnya dibuka setelah ada kesepatan berupa surat perjanjian yang ditulis tangan oleh anggota DPRD Musi Rawas Arjuna Jipri.

Baca juga: Pembelajaran dari Rahim Sungai Musi, Mulai dari Tiga Dunia Hingga Perda Perlindungan Sungai Musi

Surat itu ditandatangani oleh perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Unsur Muspida, Ketua DPRD dan Ketua Presidium.

Usaha tersebut belum juga berhasil, sehingga Presidium menemui Gubernur Sumsel, Kapolda dan Pangdam.

Sementara tokoh-tokoh Muratara mendatangi Bupati Musi Rawas di rumah dinasnya agar menandatangani persetujuan pemekaran.

Pembentukan Kabupaten Muratara terus diperjuangkan dengan rentetan waktu yang begitu panjang.

Keputusan DPRD Musi Rawas Nomor : 12/KPT/DPRD/2005 tanggal 3 September 2005 tentang persetujuan usul pemekaran Kabupaten Muratara tak ada cerita lagi.

Baca juga: Cara Mudah Mengetahui Asli atau Palsu Oli Honda Kini Bisa dari Smartphone, Cek Disini

Masyarakat terus menunggu dan menanti kapan DOB Muratara disetujui dan disahkan Pemerintah Republik Indonesia bersama DPR RI.