Breaking News:

Berita Palembang

Gubernur Lantik 5 Pjs Gantikan Bupati di Sumsel yang Cuti Kampanye Ini Rinciannya Hingga Tugasnya

Penjabat sementara (PjS) bupati di lima kabupaten di Sumsel resmi dilantik oleh Gubernur Sumsel Herman Deru di Griya Agung, Sabtu (26/9/2020) malam.

Penulis: Jati Purwanti | Editor: adi kurniawan
HUMAS PEMPROV SUMSEL
Gubernur Sumsel Herman Deru 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Penjabat sementara (PjS) bupati kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Ogan Ilir, Musim Rawas, dan Musik Rawas Utara resmi dilantik oleh Gubernur Sumsel Herman Deru di Griya Agung, Sabtu (26/9/2020) malam.

Adapun lima penjabat sementara tersebut yaitu Aufa Syahrizal Syarkoni (Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumsel) jadi Pjs bupati di Kabupaten Ogan Ilir.

Muhammad Zaki Aslam (Karo Umum dan Perlengkapan Pemprov Sumsel) Pjs bupati di Kabupaten OKU.

Nora Elisya (Kepala BKD Sumsel) Pjs bupati di Kabupaten OKU Selatan.

Ahmad Rizali (Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan) Pjs bupati di
Kabupaten Musirawas.

Dua Hari tak Pulang ke Rumah, Bocah 10 Tahun di Muratara Ditemukan Sudah Jadi Mayat Gini Kondisinya

Oknum Dokter Pelaku Pelecehan Seksual & Pemerasan Rapid Test di Bandara Soeta Berhasil Ditangkap

Serta Suman Asra Supriyono (Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan) Pjs bupati di Kabupaten Muratara.

Gubernur Sumsel, Herman Deru, mengatakan, PJs bupati merupakan perpanjangan tangan gubernur dan melanjutkan proses administrasi pemerintahan di kabupaten karena bupati definitif mencalonkan diri pada gelaran pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember mendatang.

"Soal Pjs bupati sudah diatur sesuai ketentuan berlaku yang tertuang sesuai SK bahwa Pjs bupati harus menjaga kondusivitas daerah harus bebas dari konflik, baik karena politik, rasa dan yang lain," katanya.

Herman Deru menegaskan, Pjs bupati harus memastikan tatanan pemerintahan dan sistem keuangan di kabupaten yang dipimpinnya tetap berjalan selama bupati definitif mengikuti kontestasi politik.

Selain itu, Pjs bupati pun tidak diperbolehkan mengubah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari masing-masing bupati definitif.

Halaman
12
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved