Breaking News:

Pendaftaran Balon Pilkada di Sumsel

Potensi Kerawanan pada Tahap Pencalonan Bapaslon di Pilkada 2020, Ini Hasil Pemetaan Bawaslu Sumsel

Berdasarkan PKPU No.5 Tahun 2020, masa pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) berlangsung pada tanggal 4-6 September 2020.

Editor: Refly Permana
handout
Ketua Bawaslu Sumsel, Iin Irwanto 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG – Hari ini Jumat (4/9/2020), sejumlah bakal calon kepala daerah yang akan maju pada Pilkada 2020 sudah mulai mendaftarkan diri ke KPU masing-masing wilayah.

Berdasarkan PKPU No.5 Tahun 2020, masa pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) berlangsung pada tanggal 4-6 September 2020.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) telah melakukan pemetaan potensi kerawanan pada tahapan pencalonan di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Lukisan Abad ke-17 Karya Pelukis Belanda Frans Hals Senilai Rp 251 Miliar Hilang Dicuri Ketiga Kali

Ketua Bawaslu Sumsel, Iin Irwanto, menjelaskan pihaknya telah menginventarisir sejumlah potensi kerawanan, pada tahapan pencalonan di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.

"Sejumlah hal berpotensi terjadi diantaranya, terkait surat rekomendasi dan saat proses pendaftaran paslon ke KPU Kabupaten penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020," kata Iin, Jumat (4/9/2020).

Dijelaskan Iin, potensi kerawanan terkait tahapan pencalonan, diantaranya belum terpenuhi syarat dukungan, surat-surat terkait pencalonan seperti surat persetujuan pasangan calon dari tingkat pusat, surat kesepakatan parpol atau gabungan parpol dalam pencalonan.

"Sedangkan dari sisi potensi kerawanan konflik, dimungkinkan terjadinya benturan antarmassa pendukung atau ketika terjadi dualisme kepengurusan partai politik yang menyebabkan proses pendaftaran bapaslon dapat terhambat," terangnya.

Mantan Menpora Abdul Gafur Meninggal Dunia di RS TNI-AD Positif Covid-19

Selain itu, lanjut Iin, konflik dapat saja muncul pada saat calon yang diusung oleh partai tidak sesuai dengan aspirasi konstituen maupun pendukung akar rumput.

"Konflik pun akan berlanjut  ketika bakal calon kepala daerah yang tak disetujui masyarakat itu lolos pencalonan Komisi Pemilihan Umum (KPU)," tuturnya.

Oleh karena itu, Ia selalu mengingatkan kepada seluruh jajaran petugas pengawas baik di tingkat kabupaten sampai di tingkat TPS untuk bekerja secara profesional, independen dan mengedepankan integritas dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan.

"Kita juga, selalu mengingatkan KPU sebagai penyelenggara pemilu agar bekerja secara profesional, transparan, dan terbuka sehingga dapat memperoleh kepercayaan publik terhadap penyelenggara," tandasnya.

Cara Mengajukan Penghapusan Pokok Wajib Pajak Kendaraan Lebih dari Satu Tahun Versi Bapenda Sumsel

Bawaslu, sambungnya, berharap kepada semua elemen, khususnya jajaran pengawas hingga sahabat Bawaslu, agar turut serta mengawal proses pencalonan demi suksesnya pelaksanaan tahapan pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tujuh kabupaten se-Sumatera Selatan.

“Kami berharap peran serta semua pihak untuk membantu melakukan pengawasan, melakukan pencegahan, serta mengawasi hingga adanya penindakan dari lembaga terkait.

Itu semua penting dilakukan agar suksesnya pemilihan serentak di wilayah Sumatera Selatan,” lanjutnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Sumsel
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved