Berita Ogan Ilir

Bupati Ogan Ilir akan Revisi SK Pemecatan 109 Nakes, tidak Seluruhnya yang Bersalah Saja Dipecat

Bupati Ogan Ilir, Ilyas Panji Alam akhirnya angkat bicara soal Laporan Akhir Hasil Penyelidikan (LAHP) Ombudsman RI Perwakilan Sumsel.

Penulis: RM. Resha A.U | Editor: Tarso
SRIPOKU.COM /RM Resha AU
Bupati Ogan Ilir, Ilyas Panji Alam 

SRIPOKU.COM, INDRALAYA -- Bupati Ogan Ilir, Ilyas Panji Alam akhirnya angkat bicara soal Laporan Akhir Hasil Penyelidikan (LAHP) Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, yang menyatakan jika dirinya Maladministrasi dalam pemecatan 109 Tenaga Kesehatan (Nakes) di RSUD Ogan Ilir. Ia mengatakan, akan merevisi pemecatan tersebut dan mengembalikan beberapa Nakes yang nantinya dianggap tidak bersalah.

"Kita benahi administrasinya, saya ga mau menghukum yang salah. Ga seluruhnya (kembali bekerja), kalau beberapa iya barangkali," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (23/7/2020).

Dari LAHP Ombudsman menyebut jika SK pemecatan yang dikeluarkan Bupati Ogan Ilir dinilai maladministrasi. Mulai dari nomor SK yang rupanya sudah dipakai, sampai ke beberapa Nakes yang sebenarnya sedang cuti hamil hingga sudah mundur, turut dipecat.

Terkait hal itu, Ilyas mengatakan pihaknya telah membentuk tim dan memeriksa siapa saja yang tidak bersalah namun turut dipecat dalam keputusannya itu.

Sehingga dari 109 Nakes yang dipecat beberapa waktu lalu, hanya beberapa yang akan kembali dipekerjakan.

"Kita perbaiki. Apalagi mengarah ke maladministrasi. Kita perbaiki," katanya.

Sebelumnya dalam keterangan resmi, Ombudsman menilai ada beberapa temuan yang mengarah ke maladministrasi. Seperti, tidak adanya surat atau dokumen sresmi pengangkatan pegawai 109 Nakes yang dipecat dari RSUD Ogan Ilir itu.

Oknum Polri Berpangkat AKBP dan Mantan Kabid Dokkes Polda Sumsel Dipenjara 5 Tahun,Grativikasi Casis

Maju di Pilkada 2020 Ogan Ilir, Ilyas Panji Alam Klaim Partai Pendukung Sudah Cukup, Yang Pasti PDIP

Profil Prof Nyayu Khodijah Rektor UIN Raden Fatah Palembang Pertama Berjenis Kelamin Perempuan

Kemudian nomor SK pemecatan 191/KEP/RSUD/2020, yang rupanya nomorn surat yang sama sudah dipakai untuk Tim Sentra Hak Kekayaan Intelektual Balitbangda Ogan Ilir yang sebelumnya sudah terbit pada 6 Februari 2020 lalu.

Kemudian, dari 109 Nakes tersebut tidak dapat dikatakan tidak bekerja selama 5 hari berturut-turut seperti yang disampaikan SK pemecatan, karena diantara tanggal itu ada waktu libur 1 - 2 hari yang merupakan hak dari Nakes itu. Fatalnya lagi, ada 2 orang Nakes yang tengah cuti hamil dan seorang Nakes yang sudah dipecat 1 Maret 2020, tapi turut dipecat dalam SK tersebut.

Ombudsman juga menilai bahwa pertimbangan Bupati memecat Nakes yang dianggap tidak profesional itu, kurang tepat. Sebab secara nyata pelanggaran atau tindakan yang menyalahi kode etik yang dimaksud tidak dapat dijelaskan secara kongkret.

Seperti berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai kewenangan dan pendekatan pada alat bukti yang mumpuni, agar pelanggaran yang dituduhkan oleh Bupati dapat dibuktikan kebenarannya secara tertulis oleh pejabat yang berwenang serta fokus pada etika profesi tenaga kesehatan.

Hal itu dilakukan Pengawas Internal RSUD atau Organisasi Profesi seperti Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) atau Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

Maka dari itu, Ombudsman merekomendasikan kepada Bupati Ogan Ilir agar membatalkan dan mencabut SK Pemecatan tersebut, mengembalikan hak 109 Nakes yang dipecat, serta melakulan evaluasi terhadap manajemen RSUD Ogan Ilir.

Rekomendasi tersebut harus dijalankan paling lambat 30 hari sejak diputuskan, atau yang bersangkutan akan menjalankan pembinaan dari kementrian sesuai dengan Pasal351 ayat 4 dan 5, UU No. 23 Tahun 2014.

"Kita perbaiki. Saya katakan, saya ga ingin menghukum yang ga bersalah. Makanya saya tunggu itu, kita sudah bentuk tim untuk periksa," jelasnya. (mg5)

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved