Bertambah 11 Ribu Warga Palembang Jadi Miskin Baru, Wilayah Seberang Ulu Mendominasi

Laporan wartawan Sripoku.com, Rahmaliyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Palembang bahkan mencatat terjadi penambahan jumlah masyarakat miskin baru (Misbar) yang mencapai 11.661 jiwa.

Kepala Dinas Sosial Kota Palembang Heri Aprian mengatakan setelah dilakukan verifikasi kembali dari upgrade data ada penambahan 11 ribu.

Dari sebelumnya 82.938 kini totalnya menj

• Kapolda Sumsel Buka Acara Pelatihan Pembinaan Personel Polda Sumatera Selatan

adi 94.599 KK.

• Pengalaman Masa Kecil Bek Sriwijaya Jadi Modal Hidup Masa Pandemi, Rela Jadi Supir Untuk Dapat Uang

"Update data yang kita lakukan per akhir juni kemarin ditemukan paling banyak (misbar) kawasan Seberang Ulu yang kita dapat dari usulan RT dan Lurah," jelasnya, Kamis (16/7/2020).

Dengan adanya penambahan, sudah barang tentu akan ada penambahan jumlah bantuan sosial.

Dimana Pemkot kembali memesan ribuan paket sembako yang akan disalurkan di masa penegakkan disiplin protokol kesehatan.

"Kalau penyaluran bansos tahap kedua untuk 33.269 KK sudah selesai, terhitung mulai 15 hingga 20 Juni lalu," ujarnya.

Sementara itu terpisah, Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda mengatakan dalam penyaluran bantuan sosial ditengah pandemi ini, Pemerintah Kota Palembang tak ingin sembarang dan perlu kehati-hatian.

"Artinya harus tepat sasaran jangan sampai salah beri.

• 22 Batang Ganja Hingga Siap Pakai Dibakar di Halaman Kejari Empat Lawang, Pemusnahan Barang Bukti

• Kunci Jawaban dan Soal Pembahasan Lengkap SD, SMP, SMA, TVRI Belajar dari Rumah Jumat 17 Juli 2020

Datanya pun harus akurat, sehingga harus menuntut perencanaan yang matang mengingat ini menggunakan dana APBD," ujarnya.

Fitri mengatakan, memang pada mulanya Pemerintah Kota Palembang mengalokasikan Rp 200 miliar untuk penanganan Covid-19, kemudian diperlebar lagi alokasinya menjadi Rp 480 miliar hasil dari refocusing anggaran.

Dari jumlah tersebut, ada penambahan jumlah alokasi untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan estimasi kebutuhan lima sampai enam bulan mencapai Rp 60 miliar.