Prof Yuwono Usulkan Rapid Test Ditiadakan, Kecuali Untuk Antigen, Begini Penjelasannya

Jika kemungkinan ada Covid-19 maka langsung dilaksanakan tes usap yang hanya membutuhkan waktu satu hari.

"Tapi rapid ini jadi perlu untuk menentukan pasien recovery.

Jadi, misalnya setelah 10 hari dirawat misalnya hasilnya meragukan antara positif negatif kemudian lihat rapid test kalau yang reaktif adalah antibodi maka orang ini pulang karena sudah imun," jelas Yuwono.

Pengamat Sosial dan Politik dari Universitas Sriwijaya, Andries Lionardo menilai kebijakan tarif baru rapid test tidak ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dan darah.

• Indahnya Pulau Maspari di OKI, Wisata Laut di Sumsel Masuk Nominasi Anugerah Pesona Indonesia

• Chord Lagu Betrand Peto yang Berjudul Apa Salah dan Dosaku, Kunci Dasar untuk Pemula, Lengkap Lirik

"Artinya pemahaman kita semua khususnya elit pemerintah harus sama bahwa kita sudah dihadapkan pada persoalan publik yang tidak lagi bisa dikatakan isu tapi sudah public problem.

Dia menjelaskan, semestinya formulasi kebijakan publik yang dibuat melalui surat edaran tarif maksimum rapid test harus berbasis pada persoalan publik dilakukan secara bersamaan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Apalagi, seperti diketahui semua anggaran saat ini difokuskan kepada pengelolaan pencegahan Covid-19.

"Masyarakat secara akar rumput jangan dibebankan lagi pada biaya rapid test yang cukup mahal karena rapid test tidak hanya mendiagnosis penyakit tapi juga untuk kebutuhan yang lain seperti urusan tertentu, transportasi. Saya pikir harus dipikirkan oleh para elit," jelas Andries.

• Hana Hanifa Diduga Prostitusi, Kriss Hata Ngaku Punya Hubungan Spesial, Artis HH Tak Bisa Dihubungi

• Aksi Begal di Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Palembang, Seorang Perempuan Menderita Luka di Wajah

Dia menambahkan, di saat seperti ini masyarakat menanti keberpihakan pemerintah untuk penerapan rapid tes tidak berbayar.

"Saat pandemi seperti sekarang ini adalah momen bagi semua kita untuk meningkatkan kepekaan.

Layanan kesehatan pun meningkatkan kualitas pelayanan. Pemerintah harus ada keberpihakan pada masyarakat karena saat ini masyarakat dihadapkan pada persoalan lain," ujar dia.

Sementara itu, Juru Bicara Penanganan Covid-19 Musi Banyuasin, Septiani menyebutkan saat ini di Musi Banyuasin masih permintaan sendiri memang harus berbayar di rumah sakit dan klinik.

• Idul Adha, Ini Hukum Memakan Daging Kurban Bagi Si Pengurban & Tata Cara Berkurban yang Benar

• Video Detik-detik Truk Jatuh ke Sungai Akibat Jembatan Putus di Ogan Ilir, Muatan Lebihi Kapasitas

Namun, di puskesmas atau layanan kesehatan yang dikhususkan untuk warga Muba terutama kelompok-kelompok berisiko seperti keluarga ODP, anak-anak rapid test digratiskan oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Septiani berpendapat sebaiknya gratis atau tidak dipungut biaya akan tetapi jika harus berbayar dan sudah sesuai regulasi pihaknya akan patuh pada aturan.

"Untuk rapid test yang di-support Kemenkes belum maksimal sedangkan dari APBD hanya untuk ODP atau orang yang berkontak erat dengan pasien Covid-19." kata dia.