Ketua KPK Firli Bahuri Sebut Tidak Ada Keluhan Soal Bansos Covid-19 di Sumsel

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menyebutkan tidak ada keluhan mengenai bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Sumsel.

Menurut dia, sampai saat ini ada 661 keluhan tentang bansos di Indonesia.

Keluhan terbanyak di Jawa Timur, Jawa Tengah dan DKI Jakarta.

• Ada Peranan Istri dari Kaburnya 5 Tahanan di Polsek Sukarami Palembang,Selipkan Benda Ini Saat Besuk

• Diskon Harga HP Samsung Galaxy A dan M Series Juli 2020, Ada yang Harga Satu Jutaan, Ini Daftarnya

"Tidak ada (keluhan bansos) di Sumsel," katanya pada rapat evaluasi pemberantasan korupsi terintegrasi dan kesepakatan pemanfaatan aset antara Pemprov Sumsel, Pemkot Prabumulih dan Pemkab Banyuasin dengan PT Pertamina Persero di Aula Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis (9/7/2020).

Firli menjelaskan, dari 661 keluhan bansos tersebut sudah ditindaklanjuti dengan pemerintah daerah khususnya dengan mengedepankan peran aparatur pengawas internal pemerintah (APIP) yang ada di pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi.

Di samping itu, lembaga anti rasuah juga kedepankan peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) provinsi untuk menindaklanjuti aduan tersebut.

• Polda Sumsel Beri Pelatihan Kepada Personil Cara Pencegahan Penanganan dan Penegakan Hukum Karhutlah

• Video: Wanita Cantik Ngaku Hamil Datangi Rumah Sule, Mau Minta Pertanggungjawaban

"BPKP pusat dan daerah apabila ada penyimpangan kami sudah buat aplikasi jaga bansos," jelas dia.

Firli menambahkan, pemerintah pusat telah kucurkan dana penangan Covid-19 sebesar Rp 695,20 triliun dan sejak awal KPK telah melakukan kegiatan pengawasan sesuai bidang tugas yang tertuang di pasal 6 UU 30/2002 yaitu untuk memonitoring program pemerintah dengan tahapan pencegahan, koordinasi dan monitoring.

• Seorang PDP Virus Corona Meloncat dari Lantai Tiga Rumah Sakit, Dokter Sebut Pasien Alami Depresi

• Tim Komodo Polres Ogan Ilir Tangkap Spesialis Curanmor, Paksa Kejar-kejaran dan Tembakan Peringatan

"Monitoring khusus untuk program pengadaan alat kesehatan, termasuk bantuan tenaga medis dokter, laboratorium yang memang mendapat insentif dari pemerintah khususnya yang menangani pasien Covid-19." ujar dia