Virus Corona di Sumsel
Jelang PSBB Palembang & Prabumulih, Pesan Gubernur:Protokol Kesehatan Utama,tapi Usaha Jangan Mandek
Sumatera Selatan akan menjadi provinsi pertama di wilayah Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel) yang akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Penulis: Jati Purwanti | Editor: Refly Permana
lihat foto
Laporan wartawan Sripoku.com, Jati Purwanti
SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Sumatera Selatan akan menjadi provinsi pertama di wilayah Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel) yang akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Usulan pemberlakuan usulan penerapan PSBB untuk dua kota di Sumatera Selatan, Palembang dan Prabumulih, telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Penetapan PSBB Palembang sesuai Keputusan Menkes RI Nomor HK.01.07/MENKES/307/2020 dan penetapan PSBB Prabumulih sesuai Keputusan Menkes RI Nomor HK.01.07/MENKES/306/2020.
PSBB diharapkan bisa memutus mata rantai Covid-19 atau Virus Corona di Sumsel yang terus meningkat pesat.
• Kisah Tragis Warga Muratara Tewas Terinjak Gajah Liar, Pamit Mau Perbaiki Motor, Pulang Tinggal Nama
Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan penerapan PSBB di Palembang dan Prabumulih akan dilakukan usai lebaran setelah semua persiapan berupa peraturan walikota (perwali) yang diserahkan oleh pemerintah kota.
Draf perwali yang akan digunakan sebagai aturan PSBB harus telah diserahkan kepada gubernur dalam waktu satu pekan sejak rapat mengenai PSBB pada 13 Mei 2020.
"Seminggu dari sekarang draf perwali naik ke saya, maka segera saya evaluasi, paling lambat tanggal 20 Mei.
Kemudian, ditandatangani persetujuan pemberlakuan draf perwali untuk selanjutnya sosialisasi selama empat sampai lima hari tanpa punishment. Setelah lebaran, H+2 PSBB efektif diterapkan," katanya, Selasa (13/5/2020).
Deru menjelaskan, penerapan PSBB ini akan mengutamakan konsep tegas, fleksibilitas, dan humanis.
Konsep ini diterapkan karena Palembang ini selain sebagai pusat pemerintahan provinsi, pusat perdagangan.
Begitu pula kota Prabumulih yang menjadi kota transit bagi daerah kabupaten dan kota di Sumsel.
• Teror Sungai Saka Selabung OKU Selatan Belum Usai, Warga Muaradua Dapati Air Kembali Masuk Rumah
"Tentu kita harus siap untuk menjadi petugas yang fleksibel.
Fleksibilitas dengan protokol kesehatan, tegas dan humanis, karena yang dihadapi ini bukan penjahat, tapi virus.
Konsep penerapan, tegas humanis, tegas pleksibel, tapi tidak mengenyampingkan protokol kesehatan," jelas Deru.
Sementara untuk, aktivitas perdagangan di pasar dan sektor UMKM akan dilakukan koordinasi dengan induk organisasi yang mewadahi.
"Masalah aktivitas usaha, kemarin diumumkan kepala BI perwakilan Sumsel tetap masuk empat wilayah dengan pendapatan terbanyak.
Walikota harus pikirkan bagaimana agar protokol bisa kita jalankan, tapi usaha jangan sampai mandeg," terang Deru.
Di sisi lain untuk penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat di level kabupaten dan kota di Sumsel ini diserahkan kepada pemerintah daerah terkait yakni bupati dan walikota
"Bahkan ada hasil refusing dan alokasi dana saja yang belum dibelanjakan. Maka betul ada (warga penerima) yang belum tersisir memang ada. Di perwalinya nanti walikota akan membuat fleksibilitas di situ, jadi yang terdampak kita bantu," kata Deru.
