PSBB Palembang Disetujui
Kemenkes Setujui Palembang dan Prabumulih PSBB Covid-19, Ini Petunjuk Gubernur Sumsel
"Terutama warga yang tidak berada di naungan kota. Harus dikonsultasikan kepada Gubernur sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat,” kata Deru
lihat foto
"Maka itu, Guna PSSB Diberlakukan pertama Guna memutus mata rantai, artinya dengan tracing hasil temuan transmisi lokal dan diputus. Pemprov akan menyediakan ruang isolasi. Kita sediakan satu blok lagi di Jakabaring, untuk Pemkot Palembang dan Prabumulih," jelas Gubernur.
Contoh Walikota Prabumulih mengimbau untuk menyetop jika pasar tak disiplin menggunakan masker, tidak memenuhi protap
Kedua Gubernur Sumsel mempersilahkan walikita-waliktoa ini didalam perkada mengatur sanksi, bagi warga yang bandel melanggar Perkada atau aturan-aturan PSBB.
Artinya tidak harus sama, aturan termasuk sanksi antara daerah, misal Prabumulih dan Palembang tak masalah karena sesuai kebutuhan.
Warga Non Palembang dan Prabumulih Tetapi dalam Wilayah Sumsel Harus Konsultasi ke Gubernur
Misal Keluarga non Palembang tetapi di dalam provinsi konsultasikan dengan Gubernur, terkait warga non Palembang dan non Prabumulih di dalam provinsi.
Contohnya, gerbang masuk kota Palembang misal orang OI harus dikonsutasikan dengan Pemprov Sumsel
Berikutnya yang Ketiga data hasil inventariasai warga terdampak bekerja, termasuk aturan dilanjutkan yang mana harus ditambah WFH, termasuk yang menyangkut pendidikan yang diluar kewenangan kota dan universitas, dikonsultasikan dengan Gubernur sebagai pemerintah pusat.
"Terutama warga yang tidak berada di naungan kota. Harus dikonsultasikan kepada Gubernur sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat,” kata Deru.
Sementara itu, Berkaitan dengan data harus kita pikirkan, bagaimana ketahanan pangannya, maka harus diseusaikan dengan Perkada walikota-waikota harus disesuaikan dengan kemanpuan daerah, siapa yang harus ditanggung.
Perkada Berlaku 14 Hari ke Depan
"Perkada akan berlaku 14 hari ke Depan. Sebelum ini diberlakukan, maka hari inipun data Sumsel melandai, SWAB ini datang justru kita sedang melandai, ini tercepat dilaksanakan 14 hari,bisa distop dan bisa diperpanjang, berikut tidak berlawanan dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerinta pusat."
"Membuka moda transportasi tetapi dengan protap yang sangat ketat jangan bertentangan.
Terakhir Gubernur berharap pada masyarakat untuk bersama mematuhi aturan setelah perkada diberlakukan."Kepada masyarakat penting, tak ada guna jika masyarakat tidak mematuhi," jelas Gubernur
