Terakhir Hari ini, Begini Cara Dapatkan Uang Rp 600 Ribu dari Pemerintah, Berikut Syaratnya

SRIPOKU.COM, JAKARTA -- Juru Bicara Kemensos Adhy Karyono mengatakan, pengusulan Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 terakhir hari ini, Rabu (6/5/2020) pukul 23.59.

Adhy memaparkan, hingga saat ini telah ada 7,2 juta usulan dari daerah yang masuk ke dalam sistem.

Data tersebut kemudian diproses oleh Kemensos. "Dari situ kita sudah cleaning, bahwa ada 6,3 juta yang sudah bisa untuk dibayarkan melalui PT Pos Indonesia," ujar dia, Rabu (6/5/2020), seperti dikutip dari Kompas.com.

Beberapa waktu lalu masyarakat dihebohkan oleh adanya transfer dana Rp 600.000 di BRI.

Ternyata, dana tersebut merupakan Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Sosial ( Kemensos), Pos Indonesia, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Bantuan ini diberikan kepada masyarakat terdampak, baik yang sudah atau belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos.

• Mutia Ayu Mendadak Jujur, Sebut Keinginan Besar Glenn Fredly, Pengen Duet Bareng Didi Kempot, Tapi?

• Belum Kering Air Mata Yan Vellia, Terungkap Sehari Sebelum Wafat Didi Kempot Ada Gelagat tak Biasa

Adapun bantuan sosial tunai yang diberikan sebesar Rp 600.000 setiap bulannya dan akan berlangsung selama tiga bulan.
Ia menambahkan, pemerintah menargetkan penerima bantuan sosial tunai ini sebanyak 9 juta keluarga di luar wilayah Jabodetabek.

"Kebebasannya diserahkan kepada Pemda. Jadi kita hanya memberikan ancer-ancer (perkiraan) ini data non-DTKS (di wilayah itu)," kata Adhy.

Adhy mengaku bahwa pembayaran bantuan senilai Rp 600.000 telah dimulai sejak beberapa hari yang lalu. Bantuan akan disalurkan melalui transfer ke rekening masing-masing penerima atau melalui PT Pos Indonesia.

"Kalau BST memang ada melalui rekening di BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Jumlahnya ternyata tidak banyak," kata Adhy.

Sehingga bagi penerima bantuan yang tidak mempunyai rekening, dapat mengambilnya melalui Kantor Pos.

Menurut Adhy, Kemensos akan memberikan kuota bagi tiap kabupaten atau kota. Pemberian kuota didasarkan pada jumlah DTKS, populasi, dan kemiskinannya.

Adhy menyampaikan bahwa kuota yang diberikan untuk setiap kabupaten/kota melebihi data DTKS.

"Contoh Kabupaten Garut. Misalnya, itu sebenarnya DTKS (berjumlah) 40 ribu, kita berikan kuota 60 ribu," ujar dia.

"Kita berikan kebebasan kepada Pemda untuk mengusulkan (penerima bantuan)," lanjut Adhy.

• Sebenarnya Sudah Ada Firasat, tapi Via Vallen Cuma Pendam di Hati, Wajah Pucat Didi Kempot bak Kunci

• Harta Yani Dilelang Jika tak Mampu Bayar Uang Pengganti Rp 2,1 M