Berita PALI

Jumlah Warga Miskin di PALI Bertambah Dampak Virus Corona di Sumsel, Pedagang Hingga Guru Ngaji

Jumlah warga miskin di Kabupaten PALI dipastikan mengalami peningkatan, akibat dari penyebaran wabah Virus Corona di Sumsel khususnya Rabu (8/4/2020).

(SHUTTER STOCK)
Ilustrasi Virus Corona 

LAPORAN WARTAWAN SRIPOKU.COM, REIGAN RIANGGA

SRIPOKU.COM, PALI -- Jumlah warga miskin di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dipastikan mengalami peningkatan, Rabu (8/4/2020).

Hal ini lantaran, akibat dari penyebaran wabah Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Virus Corona di Sumsel.

Kepala Dinas Sosial, Metty Etika melalui Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Siska Ahira berkata, bahwa peningkatan jumlah warga miskin baru ini seperti pedagang harian, misalnya yang berjualan di kantin sekolah.

Dimana mereka terkena imbas dari pandemi Virus Corona di Sumsel khususnya, sehingga mereka terpaksa tidak berjualan.

Selain itu, ada juga tukang ojek yang mengalami penurunan penumpang.

"Pedagang hingga guru ngaji lantaran mereka tidak bisa mengajar seperti biasa, sehingga terdaftar sebagai warga miskin baru akibat dampak virus corona atau covid-19 dan masih banyak lagi yang lainnya," ungkap Siska, Rabu.

Striker Persib Wander Luiz Buka Suara, Setelah 14 Hari Diisolasi

Karena Virus Corona di Sumsel, Ramayana Tutup Operasional Hingga 17 April, Karyawan Dirumahkan

Di Tengah Virus Corona, Pemain Timnas Indonesia Ini Dikaruniai Anak Pertama

Meski begitu, lanjut Siska, saat ini pihaknya masih mendata melakukan verifikasi dan validasi sesuai DTKS (Data Kesejahteraan Sosial) dari pusat.

"Secara keseluruhan data warga miskin 13-15 ribu namun ini belum final, karena kita saat ini masih merekap jumlah peningkatan data tersebut," ujarnya.

Nantinya, kata Siska, warga miskin atau warga miskin baru yang terdampak akibat wabah virus corona akan diajukan untuk mendapat bantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang disesuaikan dana APBD Kabupaten PALI.

"Untuk itu, kami berharap kepada pemerintah desa dan kelurahan untuk aktif berpartisipasi mendata warganya yang layak untuk mendapatkan bantuan. Karena, bantuan yang diberikan berdasarkan data yang diberikan oleh kepala wilayah setempat," jelasnya.

Penulis: Reigan Riangga
Editor: adi kurniawan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved