BEM Unsri Layangkan Surat ke Petinggi Sumsel dan Kota Palembang Terkait Penanganan Covid-19

SRIPOKU.COM, INDRALAYA - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sriwijaya (BEM Unsri) melayangkan surat terbuka kepada petinggi daerah Sumatera Selatan, terkait pandangan BEM terhadap kebijakan pemerintah mengatasi wabah Corona atau Covid-19, Rabu (8/4/2020).

Mereka menuntut adanya kebijakan konkrit pemerintah, untuk menghentikan penyebaran virus tersebut di Bumi Sriwijaya.

Surat itu dikirimkan kepada 3 petinggi unsur pemerintahan. Seperti Gubernur Sumsel Herman Deru, Walikota Palembang Harnojoyo, dan Ketua DPRD Sumsel Hj. R.A. Anita Noeringhati.

Presiden Mahasiswa Unsri melalui Menteri Politik dan Propaganda BEM Unsri, M. Salman Nuryahya mengatakan, BEM Unsri menilai belum ada langkah dan kebijakan konkrit dari Gubernur Sumsel dan Walikota Palembang khususnya.

Sebab dari pengamatan BEM Unsri, masih banyak masyarakat berjalan bebas di kota Palembang, toko-toko dan warung masih dibuka dan ramai, tidak menunjukkan adanya perbedaan di wajah Kota Palembang saat sebelum dan tengah imbauan physical distancing.

"Saya menyayangkan ketika bapak Gubernur Sumsel dan Walikota Palembang hanya mengeluarkan imbauan demi imbauan, padahal saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa di kota Palembang sebagai ibu kota Sumsel, masyarakat masih berkerumun, di pasar-pasar, di toko-toko dan di tempat-tempat lain," ujarnya saat dikonfirmasi.

• Di Tengah Upaya Menekan Penyebaran Covid-19, Ada 1.542 Kasus Demam Berdarah di Sumsel

• MUI Palembang Cemaskan akan Ada Bahaya Lebih Luas Jika Ada Penolakan Pemakaman Pasien Covid-19

• Lewat Jalur SNMPTN 1.523 Calon Mahasiswa Diterima di Unsri

Padahal, penyebaran COVID-19 di Sumsel cukup rentan meskipun saat ini yang terkonfirmasi positif baru berjumlah 16 orang. Terutama di Kota Palembang yang menyumbang angka 5 pasien positif COVID-19 dari total 16 orang.

Untuk itu, pihaknya berharap kepada Gubernur Sumsel dan Ketua DRPD Sumsel juga agar fokus soal anggaran provinsi untuk penanggulangan COVID-19 dapat digunakan sebaik mungkin dan tepat sasaran.

Dan juga, DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan sangat baik.

"Kami juga berharap segera keluar kebijakan konkret untuk membatasi aktivitas sosial di masyarakat, dan juga di samping itu pemerintah baik provinsi kabupaten/kota menanggung hak-hak dasar masyarakat akibat pembatasan aktivitas sosial di tengah wabah seperti ini," jelasnya.

Tak lupa, dalam surat yang tertuju kepada Gubernur Sumsel, BEM Unsri juga menyinggung soal konflik agraria yang juga tak kalah menjadi perhatian Pemprov. Mereka mengklaim, lebih dari 50 persen Kota/Kabupaten di Sumsel terdapat konflik agraria.

Sebut saja konflik penggusuran lahan oleh PT Arta Priegel di Lahat 16 Maret lalu atau perobohan pondok petani oleh PT Mitra Aneka Rezeka (PT MAR) di Suak Tapeh, Banyuasin belum lama ini, termasuk yang sudah lama diperjuangkan oleh BEM Unsri yakni konflik lahan PTPN VII Cinta Manis. (mg5)