Sumsel Perlu Rapid Test Meski Nihil Pasien Corona

PALEMBANG, SRIPO -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan kondisi Sumsel yang saat ini masih dengan status nihil negatif Corona masih merupakan data pasif karena belum dilakukan tes cepat secara massal (rapid test). Pemprov juga diperbolehkan untuk mengalihakan anggaran untuk penanganan Covid 19.

"Berdasar pada negara lain data pasif ini perlu diantisipasi. Mungkin ada yg positif. Karena itu, alat tes akan dibagikan ke daerah untuk pemetaan penyebaran virus," jelas Tito, Minggu (22/03/2020).

Kemendagri pun akan lakukan pendistribusian 1,5 juta unit alat tes ke berbagai daerah yang membutuhkan di Indonesia termasuk Sumsel. Alat tes tersebut akan diserahkan melalui gugus tugas daerah.

Dalam masa menunggu alat tes itu tetap dilakukan edukasi ke masyarakat terkait COVID- 19 dan cara pencegahannya. Bisa diri sendiri atau semua.

Dalam upaya pencegahan, Tito juga mengimbau agar Pemprov Sumsel dapat lakukan upaya edukasi masif hingga ke tingkat desa dan rukun tetangga (RT).

Selain itu, dia juga sarankan Pemprov Sumsel untuk berikan bantuan kepada masyarakat berupa alat pelindung diri (APD) di berbagai tempat fasilitas publik.

"Lakukan edukasi yang sistematis oleh pemerintah maupun non pemerintah baik kepada individu dan ormas," jelasnya.

Tito memperbolehkan pemerintah provinsi Sumsel lakukan pengalihan anggaran untuk penanganan kasus COVID-19 di Sumsel.

Tito menyebutkan, peraturan pengalihan anggaran daerah tersebut berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh dua kementerian yakni kementerian dalam negeri dan Kementerian Keuangan.

"Daerah bisa mengubah kebijakan anggaran untuk dialihkan ke bidang kesehatan ini," ujar Tito usai rapat bersama jajaran pemerintah Sumsel di Griya Agung, Sabtu (21/3/2020).

Tito juga meminta pemerintah Sumsel baik gubernur, walikota dan bupati untuk membatasi semaksimal mungkin berbagai kegiatan yang berpotensi menjadi kerumunan, termasuk kegiatan seni, olahraga demikian juga kegiatan keagamaan.

Kerumunan dengan suasana keagamaan diminta untuk ditunda di Sumsel. Berkaca dengan kasus di Malaysia, kasus Korea Selatan yang dari aktivitas keagamaan menjadi media penularan. Tak hanya itu, Tito juga meminta kegiatan kerumunan untuk perkawinan juga ditunda.

"Bukan kegiatan keagamaannya yg dilarang. Jika tetap dibiarkan maka berarti membiarkan umat saling membunuh, grafik akan naik. Tujuannya untuk melindungi umat sendiri dan lindungi masyarakat yang lain," kata Tito.

Sementara itu, soal stabilitas ekonomi, Tito menekankan pemda untuk bantu bidang perhotelan dan restoran (hospitality) dan perdagangan, terutama yang rentan ekonominya dengan mekanisme bantuan secara tunai dan nontunai.

"Bantu dunia usaha, UMKM dan mikro bisa dengan insentif. Perusahan bisa diajak berkordinasi bagaimana caranya agar ekonomi tetap hidup," terang Tito.