Bertarung Ketat, Dodi Reza Pimpin Partai Golkar Sumsel dan Siap Rangkul Kader Millenial 2020-2025

Ke depan dikatakan Dodi, ia akan merangkul generasi millennial dan bersinergi dengan Kader-Kader senior Golkar.

Terlebih, saat ini DPD Golkar Sumsel sudah sangat baik dan cemerlang tentu harus dipertahankan dan diisi oleh orang-orang yang berkompeten.

“Suara Golkar ini suara rakyat, Golkar harus terus memberikan kontribusi positif untuk bangsa ini khususnya di Sumsel,” tandasnya.

Tugas ke depan, lanjut Dodi, dirinya bersama pengurus DPD I Golkar Sumsel akan memanaskan mesin partai untuk menghadapi proses Pilkada serentak.

“Ini tugas yang akan dihadapi ke depan, tentu butuh kekompakan dan kesolidan pengurus DPD I Golkar Sumsel,” pungkasnya.

Protes dan Mosi Tak Percaya

Sementara itu, meski diwarna aksi Walk Out (WO) sejumlah DPD II Kabupaten/ kota serta ormas yang memiliki hak suara, namun pimpinan sidang yang dipimpin lima orang diantaranya, wakil Ketum Golkar Nurdin Halid, RA Anita Noeringhati, David Hadrianto, Hasbi Asadiki, dan Muhammad Zaidan,memutuskan hanya ada satu calon ketua (Dodi Reza) yang memenuhi syarat dukungan sebanyak 8 suara.

Kandidat lainnya Andie Dinialdie, dalam pemeriksaan verifikasi syarat dukungannya tidak memenuhi syarat minimal sebanyak 7 suara, ternyata hanya dua suara sah.

Dimana pimpinan sidang sendiri menilai, banyak dukungan ganda atau double, dari pemilik suara sah. Mulai dari Organisasi Masyarakat (Ormas) yang ada, hingga beberapa dukungan DPD II Golkar Kabupaten/ kota.

Terpisah, ketua DPD II Golkar Kabupaten Muara Enim Muzakir Sai Sohar yang menduking Andie, mengaku pihaknya memilih WO karena pimpinan sidang tidak memgakomodir kepada pihak- pihak terkait, khususnya pada dukungan ganda.

"Pimpinan sidang hanya menyatakan dua suara sah yaitu DPD II Prabumulih dan Muara Enim. Sedangkan 11 ganda tidak diakomodir pimpinan sidang," tuturnya.

Ditambahkannya, dengan sidang yang diikuti beberapa DPD II tersebut, dinilai tidak ada legalitasnya, sehingga pihaknya akan mengadukannya ke DPP.

"Setelah ini, kita akan melayangkan protes ke DPP, berupa mosi tidak percaya ke pimpinan sidang Musda," tegasnya.

Ketua harian DPD II Muara Enim, Ardianyah menambahkan, jika ada 14 pengurus kabupaten/ kota yang menolak proses Musda, ditambah beberapa Oemas yang ada. Dimana peserta menilai SC dalam menjalankannya tugasnya itu, melakukan standar ganda, jika ada pesanan seorang dia gunakan AD/ART. Tapi kalau tidak ada pesanan maka tidak digunakan.

"Dimana kondisi itu 14 DPD plus 13 ormas menyatakan musda gagal dan untuk selanjutnya, kita meminta DPP mengambil alih Musda ini, dan Pltkan DPD I. Kita minta DPP menjadwalkan ulang Musda, yang ditangani langsung DPP dalam hal ini Plt Sumsel yang menyelenggarakannya. Artinya tidak kuorum atau tidak memenuhi syarat Musda ini," tegasnya.

Beberapa DPD II Golkar yang WO tersebut diungkapkan Ardiansyah yaitu, OKUS, OKUT, Palembang, Muratara, PALI, Prabumulih, OKU, Banyuasin, Lahat, Empat Lawang, Lubuk Linggau, dan Mura.

Kemudian Ormas Soksi, Kosgoro, AMPI, satker ulama, dan Al-Hidayah.