Berikut 9 Solusi Ini Bisa Jadi Mengatasi Persoalan Banjir di Kota Palembang

Berikut 9 Solusi Ini Bisa Jadi Mengatasi Persoalan Banjir di Kota Palembang

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Gerakan Masyarakat Menolak Palembang Tenggelam (GMMPT) bersepakat merumuskan sembilan solusi mengatasi persoalan Banjir di Kota Palembang.

Selaku yang peduli akan banjir, penggiat ini membedah dan menganalisa dalam sebuah Seminar Solusi Banjir di Kota Palembang di Hotel Aston Palembang, Sabtu (22/2/2020).

Ada 9 perumusan solusi mengatasi persoalan-persoalan banjir di Kota Palembang diantaranya kolam retensi, pemanfaatan anak sungai, perbaikan infrastruktur, review tentang izin pembangunan, gerakan menanam pohon dan lainnya.

Ketua pelaksana, Sutinah didampingi Sekretaris Dedek Chaniago, seminar bertujuan untuk bersinergi dengan pemerintah dalam berpartisipasi mengatasi persoalan banjir di Kota Palembang.

Menghadirkan beberapa pakar ahli di bidangnya atau narasumber seperti Ir Edward Sholeh (UNSRI), Erfan M Kamil (UMP), Drs Wijaya (UIN Raden Fatah Palembang) dan Anggota DPRD Palembang Komisi 3, Ruspanda Karibullah.

"Hasil dari diskusi bedah 9 (sembilan) perumusan ini nantinya akan diserahkan kepada Pak Walikota untuk mengantisipasi dan solusi agar Palembang tidak tenggelam untuk kedepan," kata Ketua pelaksana, Sutinah didampingi Sekretaris Dedek Chaniago.

"Intinya, persolan banjir di Kota Palembang ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi semua pihak termasuk masyarakat sendiri," tambahnya.

• HATHI Sumsel Siap Jadi Mitra Pemerintah Mengelola SDA, Pengembangan Irigasi dan Pengendalian Banjir

• Prakiraan Cuaca BMKG di Kota Palembang Hari Ini, Sabtu 22 Februari 2020, Malam Minggu yang Cerah

• Sekda Kota Palembang Ratu Dewa Mengatakan Pengunduran Diri Camat Kalidoni Palembang Bisa Ditolak

Anggota DPRD Palembang Komisi III yang membidangi insfratruktur, Ruspanda Karibullah mengatakan, seminar ini sebagai masukan untuk anggota legislatif, bukan hanya pemerintah dan legislatif yang memberikan pemikiran.

Tapi masyarakat yang betul-betul merasakan akan menjadi atensi khusus wilayah dampak banjir yang luar biasa agar diminalisir di tahun-tahun berikutnya.

Selain itu, perlu dibangun dan kepedulian masyarakat terhadap solusi banjir, apabila masyarakat sudah mengerti otomatis persoalan banjir di Kota Palembang bisa terjawab.

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam tahapan pembangunan kota hijau di Palembang, bukan hanya sekedar pemerintah dan legislatif tapi semua elemen masyarakat harus terlibat tentang kepedulian lingkungan, baik sampah, alur sungai atau drainase air depan rumah.

"Saya dari Komisi III akan mengawal program seminar ini sampai dengan gol yang diharapkan para penggiat banjir di Kota Palembang," tegasnya.

Drs Wijaya dari UIN Raden Fatah Palembang menjelaskan, ada tiga elemen yang perlu digarisbawahi yaitu masyarakat, pemerintah, dan sistem budaya.

Maksudnya, harus ada kebijaksanaan politis, administrasi, serta strategis yang merupakan tanggung jawab pemerintah kota Palembang.

Maka dari itu seandainya Pemkot tidak bisa menjalankan apa yang digariskan melalui seminar suara dari rakyat, maka harus di dorong dewan sebagai hak inisiatif untuk membuat sebuah Perda dalam tolak ukur tanggung jawab Pemkot Palembang.

"Melalui Seminar ini ingin mencoba membuat suatu analisis karena ada persoalan yang berangkat dari sebuah fakta, sehingga kerangka objektif bisa dibangun bertujuan untuk membangun agar Palembang tidak tenggelam," ujarnya.

Ir Edward Sholeh dari Unsri menambahkan, gagasan seminar ini sangat baik, karena apabila tidak digagas persoalan banjir di Kota Palembang kemungkinan 10 tahun kedepan terjadi di Jakarta bisa sama di Kota Palembang.

Faktornya, laju pembangunan di hulu dibilang memang sangat pesat, dan Palembang sebagai titik ujung, takutnya bukan hanya banjir dari Palembang tapi ditambah air kiriman dari hulu.

"Solusinya, perlu keterlibatan semua pihak bukan hanya Pemkot tapi Pemprov untuk mendukung regulasi agar Palembang tidak banjir, tapi instansi vertikal dan peran masyarakat," ungkapnya.

Selain itu, menyangkut kewenangan karena terlihat Pemkot tidak bisa bergerak karena persolan wewenang sehingga terbatas, walaupun wilayah Palembang tapi ada mekanisme seperti Das Sekanak, Kolam retensi dan Pompa Bendung itu BBWS Sumatera VIII, termasuk insfratruktur jalan.

"Saya berharap setelah ada rumusan seminar ini agar disampaikan Walikota, Gubernur dan instansi vertikal supaya membuat proritas untuk penanganan banjir di Kota Palembang."

"Jangan hanya sekedar pembangunan insfratruktur tapi harus didukung pemberdayaan masyarakat dalam sebuah kampanye," pungkasnya.