Berita Prabumulih

Minimnya Pendaftar, Sekolah Demokrasi Prabumulih Perpanjang Masa Pendaftaran hingga 20 Pebruari

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Prabumulih sejak sepekan terakhir membuka pendaftaran program Sekolah Demokrasi.

Minimnya Pendaftar, Sekolah Demokrasi Prabumulih Perpanjang Masa Pendaftaran hingga 20 Pebruari
Tribunsumsel.com/Edison
Ruang KPUD Prabumulih rencananya akan dijadikan tempat program sekolah demokrasi. 

SRIPOKU.COM, PRABUMULIH - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Prabumulih sejak sepekan terakhir membuka pendaftaran program Sekolah Demokrasi (PSD) yang bertujuan memberikan pendidikan demokrasi selama enam bulan, namun ternyata program tersebut masih sepi peminat.

Dari pendaftar sebanyak 80 peserta untuk kategori masyarakat umum, baru sebanyak 9 orang pendaftar yang mengembalikan formulir ke KPUD Prabumulih.

KPUD Prabumulih sendiri membuka sekolah demokrasi baru tahun ini lantaran tiap tahun mendapat dana hibah Rp 500 juta dan Rp 300 juta akan digunakan untuk pendidikan demokrasi.

"Memang baru sedikit yang mendaftar, karena kita sosialisasi hanya baru lewat media sosial, belum ada pemasangan baleho dan spanduk maupun poster-poster ke kampus-kampus," ungkap Ketua KPUD Prabumulih, Marjuansyah ketika diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (10/02/2020).

Menurut Marjuansyah, dengan masih minimnya pendaftar sekolah demokrasi itu maka pihaknya akan memperpanjang masa pendaftaran hingga 20 Februari mendatang.

"Kalau kemarin hanya sampai 14 Februari dengan masih sedikit mendaftar maka akan kita perpanjang hingga 20 Februari," katanya.

Dijambret di Jalan Soekarno Hatta Palembang, Mahasiswi UMP Ini Kehilangan Uang dan Berkas Penting

Bukannya Belajar, Pelajar di Pagaralam Curi Motor di Sekolah, Satu Pelaku Ditembak

Hilangnya Musmin dan Kuat karena Masuk Hutan Mencari Rekannya Membuat Panik Warga Kisam OKU Selatan

Lebih lanjut Juan menuturkan, latar belakang pihaknya akan menyelenggarakan sekolah demokrasi tersebut karena berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemilu serentak 2019 lalu banyak penyelenggara yang sakit dan meninggal dunia.

"Hasil evaluasi kita kebanyakan penyelenggara sudah tua dan banyak TPS, PPS dan PPK yang ternyata tidak paham tentang mekanisme kerja walaupun sudah diberikan bimbingan teknis maupun pelatihan. Selain itu banyak warga memilih dulu bukan karena kesadaran demokrasi tapi lebih karena persoalan pragmatis," jelasnya.

Karena itu Marjuansyah berharap, dengan adanya program itu maka kualitas demokrasi di Kota Prabumulih dapat membaik. "Agen of Change (agen perubahannya) banyakkan, kita berharap orang ke TPS (tempat pemungutan suara) bukan persoalan pragmatis. Okelah kita tidak bisa menghilangkan money politik tapi minimal mengurangilah," bebernya.

Marjuansyah mengatakan, keuntungan lain mengikuti program sekolah demokrasi yakni akan diprioritaskan ketika mendaftar menjadi anggota penyelenggara pemilu disebabkan para peserta yang selesai ikut program akan mendapat piagam atau sertifikat.

"Jadi jika ikut akan diprioritaskan untuk jadi penyelenggara, sekolah demokrasi ini nantinya para peserta hanya belajar sekali dalam seminggu selama enam bulan jadi hanya 24 kali pertemuan, nanti setelah selesai akan mendapat sertifikat," bebernya seraya mengatakan ikut sekolah demokrasi tidak dapat honor namun hanya fasilitas belajar dan baju kaos. (eds)

Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved