Berita Palembang

Setelah Vakum, Akhinya April Ini Jembatan Musi VI Palembang Dikerjakan dan Nopember Bisa Dilewati

Pemprov Sumsel pada tahun 2020 menganggarkan dana sebesar Rp 85 M untuk penyelesaian pengerjaan proyek Jembatan Musi VI Palembang.

Setelah Vakum, Akhinya April Ini Jembatan Musi VI Palembang Dikerjakan dan Nopember Bisa Dilewati
SRIPOKU.COM/Odi Aria Saputra
Kepala Dinas PUBM TR Sumsel, Darma Budi menggelar jumpa pers di Kantor PUBM TR Sumsel, Selasa (4/2/2020). 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Pemerintah Provinsi Sumsel pada tahun 2020 menganggarkan dana sebesar Rp 85 M untuk penyelesaian pengerjaan fisik mega proyek Jembatan Musi VI Palembang, Selasa (4/2/2020).

Jembatan yang sempat stop pengerjaannya karena pembebasan lahan ini, ditargetkan selesai dan bisa dilalui oleh pengendara pada November tahun ini.

Kepala Dinas PUBM TR Sumsel, Darma Budi mengatakan pengerjaan fisik Jembatan Musi VI Palembang direncanakan bakal kembali dilanjutkan pada April mendatang usai ketok Palu anggaran Pemprov Sumsel tahun 2020.

Hingga saat ini proges pembangunan sudah mencapai 84 persen pengerjaan fisik.

"April mulai dikerjakan lagi usai ketuk Palu anggaran. Kita targetkan November sudah bisa fungsional," ujarnya.

Ia menjelaskan, pada akhir tahun 2019 kemarin pihaknya usai melalui pengerjaan fisik berupaya pemasangan balok girder dan mengecor lantai jembatan. Untuk tahun ini, pihaknya fokus menyelesaikan pada bagian akses jalan pendekatan di ulu dan ilir.

Tiga Tahun Pakai Sabu, Denis tak Bisa Berhenti hingga Jadi Bandar dan Kembali Diamankan Polisi

Baru Enam Lokasi Penambangan Pasir di Kabupaten Empatlawang yang Mengantongi Izin Galian C

WARGA Temukan Jasad Bayi di Kolong Ranjang Rumah si Janda, Padahal si Wanita Sudah Menjanda 15 Tahun

"Untuk tahun ini kita tinggal mengerjakan progres fisik yang belum rampung pada bagian akses jalan pendekatan di ulu dan ilir," tegas Budi.

Kendati hampir rampung, namun jembatan Musi VI masih menyisakan permasalahan pembebasan lahan. Sebanyak 3 persil lahan (dua di Seberang Ulu dan satu di Seberang Ilir).

Diakuinya, pembebasan lahan tersebut belum selesai lantaran pemilik lahan mematok harga 5 kali lipat dari penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Apabila tak ada titik temu atau win-win solution, pihaknya akan melakukan konsinyasi dengan Pengandilam Negeri (PN) menitipkan anggaran pembebasan lahan.

"Ada yang minta ganti rugi sampai 5 kali lipat. Kalau tidak ketemu titik terang, kita akan konsinyasi ke PN. Pemilik lahan tinggal mengambil uang ganti ruginya di pengadilan," ungkapnya. (Oca)

Penulis: Odi Aria Saputra
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved