Setiap Bulan Minta Rp 100 Juta

Uang tersebut, diperuntukan untuk kepentingan bupati dan wakil bupati bila ada tamu yang diterima bupati maupun wakil bupati.

Setiap Bulan Minta Rp 100 Juta
SRIPOKU.COM/SYAHRUL HIDAYAT
Bupati Muaraenim non aktif Ahmad Yani hadir guna menjadi saksi dalam sidang kasus suap yang menjerat kontraktor Robi Okta Fahlevi di Pengadilan Tipikor PN Palembang, Selasa (3/12/2019). 

PALEMBANG, SRIPO -- Sebelumnya, sidang lanjutan kasus suap Muaraenim di Pengadilan Negeri Palembang Khusus Kelas 1 A Sumsel, Selasa (3/12). Dalam sidang ini, dihadirkan enam saksi pertama yakni Elvin Mucktar PNS di Dinas PUPR Muara Enim, Agung Setiawan Honorer di dinas PUPR, Soriayama Kasubag Keuangan PUPR Muara Enim, Ilham Sudiono PUPR Dinas Ketenagakerjaan Muara Enim, Ramlan Suryadi Kepala Bappeda Muara Enim dan Muhamad Rizal alias Reza PNS di Kantor Bupati Muara Enim.

Elvin Mucktar yang merupakan Kabid Pembangunan Dinas PUPR Muara Enim sekaligus PPK dalam kesaksiannya mengungkapkan, bila Bupati Muaraenim Ahmad Yani dan wakil bupati Juarsah melalui dirinya meminta uang operasional setiap bulan senilai Rp 100 juta.

Hakim Tegur Ahmad Yani, Jangan Sampai Keluar Sidang Lupa Istri

"Setiap bulan Rp 100 juta, untuk bupati Rp 75 juta saya berikan ke ajudan dan untuk wakil bupati Rp 25 juta langsung saya berikan ke Juarsah," ujarnya dimuka persidangan.

Ternyata, tak hanya uang operasional yang diminta bupati kepada tersangka Robi. Akan tetapi, bupati juga memerintahkan Alvin untuk meminta uang entertain kepada Roby.

Uang entertain ini bila ditotalkan senilai Rp 800 juta. Uang tersebut, diperuntukan untuk kepentingan bupati dan wakil bupati bila ada tamu yang diterima bupati maupun wakil bupati. Semuanya, diminta melalui perantara Elvin.

"Itu semua di luar uang fee proyek. Jadi beda antara uang fee proyek dan uang operasional bupati dan wakil bupati serta uang entertain," katanya.

Di kesaksian Plt Kadis PU PR Muara Enim Ramlan Suryadi yang dihadirkan JPU KPK dalam persidangan suap proyek Muara Enim, membuat JPU KPK kesal. Pasalnya, Ramlan Suryadi yang juga menjabat Kepala Bapeda Muara Enim menjawab setiap pertanyaan JPU KPK selalu tidak tahu.

Ketidaktahuan Ramlan terkait semua proyek yang ada di PU PR. Termasuk proyek yang dipegang terdakwa Robi. Menurutnya, ia hanya menandatangi berkas proyek saja. Begitu pula, ketika JPU KPK menanyakan adanya pemberian uang dari Elvin dan smartphone kepada Ramlan.

"Saya tidak tahu," jawab Ramlan.

JPU KPK langsung mengkonfirmasi saksi Elvin dan saksi Elvin menyatakan bila ada pemberian sejumlah uang kepada saksi Ramlan di depan sekolah anaknya dan pemberian smartphone.

"Anda selalu menjawab tidak tahu. Apa yang anda tahu sebagai Kepala Dinas," ungkap jaksa KPK.

"Bila anda tidak tahu, hal kecil saja anda tahu. Ini sampai wakil bupati minta duren anda minta sama Elvin. Apa yang tidak tahu, tahu pasti," tanya jaksa KPK kepada Ramlan.

Saat itu, Ramlan tetap menjawab tidak tahu. Karena menjawab tidak tahu, Jaksa KPK menunjukan bukti WA antara dirinya dengan wakil bupati Juarsah. Bukti ini, membuat Ramlan terdiam dan hanya menundukkan kepala.

Ketidaktahuan Ramlan, juga diungkapkannya kepada kuasa hukum terdakwa Robi. Terlebih, ketika kuasa hukum terdakwa Robi menanyakan mengenai pemberian uang dari Elvin dan smartphone dari Robi yang dikirim melalui anak buahnya.

"Saya bingung, semuanya saksi Ramlan jawab tidak tahu. Apa lagi yang mau saya tanyakan, bila semuanya tidak tahu," tanya kuasa hukum terdakwa Robi. (cr8)

Editor: Soegeng Haryadi
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved