Berita Banyuasin

Dikhawatirkan Penyerapan Anggaran Kurang Maksimal, Bupati Banyuasin Edarkan Surat untuk OPD

Program pembangunan di kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, masih ada yang jalan di tempat.

Dikhawatirkan Penyerapan Anggaran Kurang Maksimal, Bupati Banyuasin Edarkan Surat untuk OPD
SRIPOKU.COM/MAT BODOK
Masfarizal, Kepala Bidang Bendahara BPKAD Pemerintah Kabupaten Banyuasin. 

Laporan wartawan sripoku.com, Mat Bodok

SRIPOKU.COM, BANYUASIN -- Program pembangunan di kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, masih ada yang jalan di tempat.

Hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi kurang optimalnya penyerapan anggaran karena batas waktu penyerapan anggaran tahun 2019 tinggal dua bulan lagi.

Sebab itu, Bupati H Askolani SH MH melayangkan surat edaran kepada seluruh OPD di lingkungan Pemkab Banyuasin pertanggal 19 Oktober Nomor : 999/1559/BPKAD-Pb/2019 tentang batas waktu penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pertanggungjawaban GU/TU.

“Suratnya sudah ditanda tangani Wakil Bupati H Slamet,” kata Kabid Bendahara BPKAD Banyuasin Masfarizal  kepada wartawan.

Surat edaran tersebut, artinya ia sama saja telah mewarning kepada seluruh OPD untuk mempercepat penyerapan anggaran dan tidak menghindari penumpukan pembayaran.

“Kalau cepat penyerapan anggara laporan keuangan Pemkab dapat dilaporkan ke BPK untuk diaudit. Hasil audit dilaporkan ke dewan dibuatkan Perda laporan pertangujawabkan selanjutnya dilaporkan ke Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), diteruskan ke Menteri Keuangan,” jelas Masfarizal.

Lebih jauh, tutur Masfarizal, batas waktu penyampaian SPM LS paling lambat 20 Desember 2019 dan SPM GU/TU 2 Desember 2019. Juga pertanggungjawaban GU/TU paling lambat 31 Desember 2019.

Buruh Harian Lepas Ini Dapat Hadiah Rumah dari Undian Sruput Rejeki Toramoka 2019

Tersangka Pencurian Motor di Rumah Kos Jalan Banten VI Palembang Dilumpuhkan Polisi Dengan Tembakan

Ingin Kuliah Gratis? Ini Dia Syaratnya Program Kuliah Gratis Muba Dibuka

Selain itu, pemotongan dan penyetoran pajak atas belanja bulan Desember seluruhnya harus diselesaikan pada 31 Desember 2019 mendatang.

“Seluruh kontrak diinput ke Simda paling lambat 1 November 2019 untuk anggaran Induk dan paling lambat 11 November 2019 untuk anggaran perubahan,” urai Masfarizal seraya menyampaikan daftar hutang dan daftar pengakuan hutang paling lambat 11 November 2019.

Terpisah, Kepala Bagian UKPBJ Setda Pemkab Banyuasin Apriansyah mengatakan, untuk pelaksanaan lelang baik APBD, Bantuan Gubernur dan DAK sudah selesai dilelang.

Hanya saja, pelaksanaan proyek dan kegiatan tersebut dilakukan kontraktor dengan pihak dinas terkait.

“Saat ini proyek dana pinjaman Rp 288 Milyar ke Bank Sumsel Babel (BSB) Banyuasin, sudah masuk dalam proses lelang, tahun ini tinggal pelaksanaan di lapangan, juga harus selesai,” tegas Apriansyah kepada wartawan. 

Terpisah, Ketua JPKPemerintah Banyuasin Umirtono SH, Minggu (10/11/2019) mengharapkan kepada pihak pemerintah, agar memberikan teguran keras dengan menghentikan atau mem-blacklist kontraktor yang merugikan pembangunan pemerintah.

"Apabila ada kekhawatiran dalam pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor. Sehingga  mempengaruhi kurang optimalnya penyerapan anggaran dikirakan dapat diberikan sanksi tegas mem-blacklist perusahaan, CV maupun PT yang ada kaitan dengan kontrak kerja," tandas Umirtono. (mbd)

Penulis: Mat Bodok
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved