Pilkada

Pilkada “Tersandera“ NPHD

Bahwa awal bulan oktober 2019 sudah memasuki persiapan Tahap Pemilukada 2020.

Pilkada “Tersandera“  NPHD
ist
Junaidi SE,M.Si 

Pilkada “Tersandera“  NPHD

Oleh : Junaidi SE, M.Si  

Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

Sebagaimana PKPU No 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pe­milihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wa­kil Walikota Tahun.

Bahwa awal bulan oktober 2019 sudah memasuki persiapan Tahap Pemilukada 2020. Namun ditemukan kabupaten yang akan menyelenggarakan pemilukada di Sumsel belum ada satu pun yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) khusus untuk Bawaslu Kab/Kota (per 03/10/19).

Sejatinya minggu pertama para Bupati dan para ketua Bawaslu sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, bah­wa bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sudah melakukan audiensi di 7 (tujuh) daerah yang akan me­lakukan pilkada dan ditindaklanjuti dengan usulan dari bawaslu tentang besaran biaya pengawasan secara menyeluruh.

Namun masih saja TAPD masing-masing Kab/kota mela­ku­kan “tawar menawar” biaya mengawasan.

Padahal bawaslu menyusun biaya pengawasan sesuai per­bawaslu 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan di lingkungan badan pengawas pemilu.

Kaitan dengan pengelolaan dana (keuangan) hibah.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) merupakan dasar hukum dalam bentuk perjanjian (agreement) antara Pemerintah Daerah (Pem­da) dengan Penyelenggara Pemilu, baik Bawaslu maupun KPU.

Halaman
1234
Editor: Salman Rasyidin
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved