Jika Ada Pungutan di Sekolah Negeri, SPP atau Lainnya, Adukan ke (0711) 7443647 atau WA: 08117870137

Jika Ada Pungutan Sekolah, SPP atau Pungutan Lainnya, Adukan ke (0711) 7443647 atau WA: 08117870137

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Ombudsman Perwakilan Sumsel siap memberikan perlindungan kepada wali murid yang ingin mengadukan sekolah yang masih melakukan pungutan.

Ombudsman Perwakilan Sumsel siap memberikan perlindungan karena hingga kini masih ada pengaduan masyarakat terkait pungutan SPP atau pungutan lainnya di sekolah negeri.

"Jadi saat itu rencana gubernur akan mengeluarkan Pergub tentang Klasterisasi Pendidikan tapi sampai sekarang kejelasan terkait itu belum keluar dan belum jelas," ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Sumsel, M Adrian Agustiansyah SH MHum.

Terakhir ada surat edaran 2 Agustus 2019 dari Dinas Pendidikan Sumsel yakni melarang sekolah-sekolah untuk melakukan pungutan dalam bentuk apapun.

Karena belum jelasnya klasterisasi sekolah di lingkungan Disdik Sumsel, maka dari itu Kadisdik Sumsel mengeluarkan surat edaran pada 2 Agustus 2019 lalu terkait pungutan ini.

• Pungutan Sekolah kepada Siswa Harus Ada Izin Walikota atau Bupati

• Pungutan Sekolah Dilarang

"Jadi isinya melarang tidak boleh ada pungutan," ujarnya.

"Sebenarnya tanpa dikeluarkan surat edaran itu dalam Permendikbud sudah jelas. Apalagi untuk sekolah-sekolah negeri atau tambahan uang dalam bentuk apapun itu," jelasnya.

Karena selama ini menurutnya ada saja dari pihak sekolah yang mengalaskan mengenai uang tambahan.

"Bayar listrik, AC alesan sekolah ya seperti itu. Apalagi misal komite yang mungut," katanya.