Pungutan Sekolah kepada Siswa Harus Ada Izin Walikota atau Bupati

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2014 yang dilakukan beberapa sekolah, termasuk berlabel unggulan

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2014 yang dilakukan beberapa sekolah, termasuk berlabel unggulan sempat menimbulkan berbagai polemik, terutama bagi orangtua atau wali siswa. Salah satunya persoalan masih mahalnya untuk masuk sekolah negeri.

Dengan dalih membayar sejumlah uang untuk pembangunan dan infastruktur sekolah, beberapa sekolah negeri
ini masih meminta sejumlah iuran dari orangtua.

Pungutan yang dilakukan pihak sekolah baik unggulan maupun reguler sebenarnya untuk melakukan hal tersebut tidak dibatasi. Namun, untuk melakukan pungutan tersebut pihak sekolah harus memenuhi dua syarat yakni harus mendapat izin dari Walikota atau Bupati setempat. Selanjutnya, sekolah harus menyediakan 20 persen kursi yang ada untuk siswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu.

"Sebetulnya tidak membatasi sekolah untuk memungut, tetapi sekolah tetap harus mendapat izin dari Pemkab/Kota setempat, kemudian memberikan 20 persen dari kuota sekolah bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu tanpa dimintai pungutan atau gratis," ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel Drs Widodo MPd saat dihubungi Sripo, Senin (7/7).

Widodo menambahkan, saat ini juga semua sekolah tidak ada yang berbeda seperti unggulan ataupun reguler, semua sekolah sama. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menghapuskan hal semacam itu. Namun, menurutnya terkadang ada saja dalih yang digunakan pihak tertentu untuk melakukan pungutan tersebut di sekolah.

Ia menjelaskan, jika sekolah diperbolehkan melakukan pungutan Program Sekolah Gratis (PSG) tersebut tetap ada. Artinya dari kebijakan PSG maupun Pendidikan Menengah Universal (PMU) itu adalah agar semua pemangku kepentingan khususnya sekolah dapat melapangkan jalan bagi semua anak usia sekolah agar bisa sekolah.

"Kiranya komitmen bersama seperti itu menjadi kesadaran kolektif Pemprov, Pemkab/Kota dan sekolah. PSG tetap ada, tetapi itu tadi, biasanya dalih yang digunakan pihak tertentu untuk melakukan pungutan itu," jelasnya.

Sebelumnya, kepala SMP Negeri 14 Palembang Magdalena SPd MM mengatakan, adanya iuran tersebut guna membantu rehabilitasi dan pembuatan fasilitas sekolah lainnya.

"Memang ada bantuan dari pemerintah, tapi itu masih belum cukup. Untuk menambah biaya tersebutlah kita berinisiatif menarik iuran. Namun sebelumnya terlebih dahulu sudah melakukan rapat antara komite sekolah dan orangtua siswa. Dan dari rapat tersebut keluarlah kesepakatan mengenai iuran ini," jelasnya.

Penulis: Yuliani
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved