Berita Empatlawang

Menyusul 7 Orang Sebelumnya, Pemkab Empat Lawang Kembali Memecat 5 Orang PNS karena Kasus Korupsi

Lima orang PNS di lingkungan Pemkab Empat Lawang yang juga akibat dari kasus korupsi setelah mendapat putusan inkracht di-PTDH atau dipecat.

Menyusul 7 Orang Sebelumnya, Pemkab Empat Lawang Kembali Memecat 5 Orang PNS karena Kasus Korupsi
SRIPOKU.COM/AWIJAYA
Nurbaiti, Kabid Pengadaan, pemberhentian dan informasi, BKPSDM Kabupaten Empatlawang 

Laporan wartawan sripoku.com, Awijaya

SRIPOKU.COM,EMPATLAWANG - Sebelumnya tujuh orang Pegawai Negeri Sipil atau PNS di Kabupaten  Empatlawang diberikan saksi Pemberhentian dengan Tidak Hormat (PTDH) atau dipecat.

PNS dipecat ini terlibat kasus korupsi yang putusannya sudah mempunyai hukum tetap atau Inkracht serta sudah menjalani proses hukuman.

Belum lama ini menyusul ada lima orang PNS lagi di-PTDH di lingkungan Pemkab Empat Lawang juga akibat dari kasus korupsi setelah mendapat putusan inkracht 

Lima orang PNS yang sudah diberikan SK PTDH oleh BKPSDM Empat Lawang yakni inisial T, Et, Mn, D dan Y.

"Lima PNS di PTDH itu sudah diberikan SK, ada yang diberikan SK secara langsung ada juga yang dikirim ke alamat rumahnya," kata Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia BKPSDM Empat Lawang, Nurbaiti, Selasa (10/9/2019)

Urai Kepadatan dan Kemacetan di Depan PTC Mall, Satlantas Polresta Palembang Uji Coba Kanalisasi

Sudah Diperingati, Warga Masih Ada Saja Yang Buang Sampah Di Aliran Sungai

Kabar Gembira Gamers!, Mobile Legends Bang-Bang akan Adakan Roadshow 10 Kota di Indonesia

Dikatakan Nurbaiti, lima PNS menyusul di PDTH, karena pemecatan tidak bisa ditunda-tunda. 

Dasarnya dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Nurbaiti menjelaskan, sejak ada SK PTDH, maka gaji PNS yang bersangkutan terputus baik PNS aktif maupun sudah pensiun. 

Mengenai adanya isu pengembalian gaji pensiunan bagi PNS di PTDH, sejak diputuskan pengadilan sampai di PTDH, Nurbaiti mengaku belum mengetahui mengenai itu karena itu bukan teknis mereka. (cr27)

Penulis: Awijaya
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved