Galian Utilitas Rusak 30,6 Km Jalan, Ke Depan Dikenakan Denda Rp 1,5 M

Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda menyoal mengenai utilitas yang kerap merusak kondisi jalan di Palembang. Untuk mengurangi keberadaan gali

Galian Utilitas Rusak 30,6 Km Jalan, Ke Depan Dikenakan Denda Rp 1,5 M
SRIPOKU.COM/REIGAN RIANGGA
Ilustrasi - Kondisi pinggiran Jalan A Yani Palembang dipenuhi Lobang Bekas Galian yang dibiarkan menganga. 

PALEMBANG - Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda menyoal mengenai utilitas yang kerap merusak kondisi jalan di Palembang. Untuk mengurangi keberadaan galian utilitas yang tak berizin hingga tak melakukan perbaikan jalan pasca pengalian, diai mengungkapkan akan memberikan sanksi tegas.

Dampak Pembangunan Trotoar Jalan Aiptu Wahab Palembang Menjadi Sempit Diperparah oleh Galian Pipa

Bekas Galian Pipa Gas Membahayakan

Berdasarkan cacatan Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Palembang, setidaknya ada 153 ruang jalan di Palembang rusak akibat galian utilitas, dengan total panjang 30,6 Km. Ironisnya, umumnya setelah melakukan galian, pihak kontraktor dan pemilik kegiatan, tidak melakukan perbaikan. Kalau pun ada perbaikan hanya ala kadarnya.

Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda saat diwawancarai.
Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda. (SRIPOKU.COM/REIGAN RIANGGA)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 20/2010, instansi yang melakukan galian tanpa izin dan tidak sesuai dikenakan sanksi. Berdasarkan Permen PU nomor 20/2010 tentang pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan. Di dalamnya sudah ada SOP perizinan galian dan sanksi jika tidak berizin denda Rp1,5 miliar dan jika pengerjaan tidak sesuai dikenakan uang jaminan.

"Sanksi dendanya bisa mencapai Rp 1,5 miliar," kata Fitri saat rapat bersama dengan seluruh stakeholder di Kantor Walikota Palembang Jalan Mardeka Nomor 1 Palembang. Fitri mengatakan, tidak akan pandang bulu, siapapun instansinya, mau itu BUMN atau BUMD, kalau melanggar maka akan dikenakan sanksi. "Tidak ada pilih-pilih, baik itu PDAM, PLN atau lainnya kalau galih jalan rusak dan tidak diperbaiki kita sanksi," kata dia.

Fitri mengatakan, setelah pertemuan dengan semua instansi itu, pihaknya memberikan solusi setiap instanai yang akan melakukan pengerjaan penggalian utilitas dilakukan perencanaan terlebih dahulu. "Jadi dibuat perencanaan, misalnya dalam waktu yang berbeda PLN akan melakukan galian, PGN atau PDAM juga, jadi direncanakan penggaliannya secara bersama dan di waktu yang sama. Sehingga tidak bongkar tutup jalan itu dan dibiarkan rusak," jelasnya.

Menurutnya, meskipun para instansi sepakat untuk kerjasama dengan pemerintah, namun ke depan akan kembali dilakukan pertemuan untuk rencana pengerjaan mereka. "Supaya tidak ada lagi jalan berlubang dan rusak akibat galian," katanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ahmad Bastari mengatakan, 153 ruas jalan yang rusak akibat galian dengan total panjang 30,666 KM. Di antaranya Jalan Sumpah Pemuda, Sukabngun, Bambang Utoyo, Dwikora, Panca Usaha, Pertahanan, Mayor Salim, Tanjung Barangan. Selain denda Rp1,5 miliar, ada juga jaminan jalan yang rusak akibat pengerjaan. Jaminannya bisa dicairkan oleh PU.

"Sebelumnya PU akan menghitung volume jalannya, kita bisa cairkan itu kepada pemilik utilitas. Jaminan ini dibuat sebelum izin dan sebelum pengerjaan," terangnya.

Menurutnya, sejauh ini belum ada yang dikenakan sanksi itu baik denda maupun jaminan. Pihaknya tidak menampik jika sejauh ini mengedepankan toleransi seperti pada 2017-2018 untuk kesiapan Asian Games. "Setelah Asian Games selesai, kita ada lagi toleransi," ujarnya. (axl)

Jalan-jalan rusak akibat galian utilitas antara lain
- Jalan Sumpah Pemuda
- Jalan Sukabangun
- Jalan Bambang Utoyo
- Jalan Dwikora
- Jalan Panca Usaha
- Jalan Pertahanan
- Jalan Mayor Salim
- Jalan Tanjung Barangan

Penulis: Yandi Triansyah
Editor: Bejoroy
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved