DBH Turun, Muaraenim Lakukan Revisi

SRIPOKU.COM, MUARAENIM --- Akibat adanya penurunan Dana Perimbangan Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat terhadap daerah, Pemkab Muaraenim terpaksa melakukan revisi program untuk penyesuaian RPJMD terhadap RPJMN 2015-2019.

"Ada beberapa SKPD yang memberikan data dan ada juga yang belum," ujar Prof Muhamad Sobri dari Unsri pada kegiatan evaluasi RPJMD Kabupaten Muaraenim, di ruang rapat Bappeda Muaraenim, Jumat (10/6/2016).

Menurut Sobri, tujuan Penyesuaian RPJMD Daerah dengan RPJM Nasional 2015-2019 untuk menjaga konsistensi dan sinergisitas sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 menjadi prioritas dalam RPJMD terkait. Selain itu juga, untuk meningkatkan koordinasi dan kesepahaman dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional. Sebab akibat adanya penurunan DBH dari pusat ke daerah, maka harus ada penyesuaian dari seluruh SKPD, urusan apa saja yang dipertahankan, di urusan wajib dan urusan pilihan.

"Anggaran diperkirakan akan turun sepuluh hingga lima belas persen secara total. Ada beberapa SKPD yang memberikan data dan ada juga yang belum," ujar Sobri.

Ditambahkan Sobri, dalam revisi RPJMD Muaraenim ini, tentu akan menyesuaikan sembilan agenda prioritas, Nawa Cita.
Tahun depan APBD akan tetap menurun, dan untuk menaikkannya paling dengan banyaknya investor yang masuk. Untuk itu pemerintah daerah harus berkreasi dan berinovasi untuk mempetakan lokasi-lokasi investasi baru dengan dukungan sarana utilitas, lahan, kepastian hukum dan lain-lain.

Sementara itu Sekda Muaarenim Ir H Hasanudin MSi, bahwa RPJMD ini adalah pertaruhan jabatan sebagai kepala SKPD. Sebab ini, merupakan pertanggungjawaban Bupati dan Wabup Muaraenim pada akhir masa jabatannya. Jika tidak tercapai, berarti kepala SKPD yang tidak tercapai tidak becus dalam memimpin SKPD. Jangan menganggap enteng dan remeh RPJMD ini. Jika tidak tercapai atau belum terakomodir, maka harus cari cara untuk bisa tercapai.

"Jika kepala SKPD tidak mengerti dan tidak peduli dengan RPJMD ini, bagaimana mau tercapai. Jadi kepala SKPD harus tahu mana yang harus datang tanpa berwakil kecuali benar-benar yang urgen. Jadi harus bisa membedakan, sebab ini taruhannya adalah jabatan masing-masing. Bukan kita takut tidak tercapai target, lanjut Hasanudin, tetapi harus optimis. Tetapi sekarang kepala SKPD sepertinya hanya mengambil aman dan enaknya saja, tidak terpikir untuk mencari cara mensejahterahkan masyarakat Kabupaten Muaraenim. Disini kita dituntut untuk bekerja, sehingga bisa mencapai misi dan visi SMAS Kabupaten Muaraenim. Ini jangankan mau bekerja, tetapi peduli saja tidak," kata Sekda. (Editor: Abdul Hafiz)