Terganjal Oleh Perda , THR dan Gaji ke 13 PNS Muaraenim Belum Bisa Dibayarkan

Pemkab Muaraenim belum bisa mencairkan dana THR dan gaji ke 13 tersebut karena masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat

Terganjal Oleh Perda , THR dan Gaji ke 13 PNS Muaraenim Belum Bisa Dibayarkan
SRIPOKU.COM/IST
Hasanudin : Sekda Muaraenim 

Laporan Wartawan Sripoku.com, Ardani Zuhri 

SRIPOKU.COM, MUARAENIM,---Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2019 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) sudah ada, namun THR dan Gaji ke 13 belum bisa dibayarkan.

Pasalnya Pemkab Muaraenim belum mempunyai Peraturan Daerah (Perda) sebagai syarat pencairannya.

"Uangnya sudah kita alokasikan sekitar Rp 1,35 Milyar untuk THR dan gaji ke 13 tersebut, tetapi masalahnya kita belum ada Perdanya sebagai landasan hukumnya," ujar Sekda Muaraenim Ir H Hasanudin MSi, Senin (13/5/2019).

Pemerintah Segera Cairkan THR PNS dan Gaji ke-13, Soal THR CPNS 2018 Ini Kata BKN

Perusahaan Wajib Berikan THR Kepada Buruh dan Pekerjanya Walaupun Baru Satu Bulan Kerja

Menurut Hasanudin, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2019 tentang pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara dan penerima pensiun atau tunjangan, maka pihaknya mengalokasikannya dalam APBD Muaraenim.

Namun sesuai ketentuan PP tersebut, pencairannya harus diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Dan jika harus pakai Perda tentunya prosesnya akan lama. Karena pembuatan Perda memakan waktu yang cukup lama.

Untuk itu, lanjutnya, Pemkab Muaraenim belum bisa mencairkan dana THR dan gaji ke 13 tersebut karena masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. Pemkab Muaraenim, telah menyiapkan dana APBD tahun 2019 untuk pembayaran THR dan gaji ke 13 untuk 8000 PNS di lingkungan Pemkab Muaraenim dengan total anggaran sekitar Rp 1,35 miliyar.

Warga Trans Unit 6 Muaraenim Hadang Konvoi Angkutan Batu Bara yang melintas di Jalan Umum

KPUD Muaraenim Diminta tidak Meloloskan Caleg yang Parpolnya tidak Menyampaikan LPPDK

Uang THR dan gaji ke 13 yang akan diterima PNS nantinya penuh yakni gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan tanpa ada potongan.

Makanya anggaran THR dan gaji ke 13 itu besar karena yang dibayarkan gaji pokok termasuk tunjangan-tunjangan yang diterima PNS setiap bulannya tanpa ada potongan.

Sudah Hijrah, Inilah yang Dilakukan Paranormal Ki Joko Bodo kepada Rumah Praktik & Benda Mistisnya!

“Kita menunggu petunjuk dari pemerintah pusat terhadap PP 36 tahun 2019 itu. Saya yakin pemerintah pusat akan mencarikan solusinya,” jelas Sekda.

Dikatakan Sekda, pada tahun sebelumnya, pencairan anggaran THR dan gaji ke 13 PNS cukup menunggu petunjuk dari Menteri Dalam Negeri, tidak perlu melalui Perda. Sebenarnya anggaran THR dan gaji ke 13 itu, sudah dimasukkan dalam Perda APBD pada saat disahkan, kenapa harus diatur melalui Perda lagi pencairannya. Tentunya jika diatur melalui Perda maka akan terjadi dobel Perda.(ari)

Penulis: Ardani Zuhri
Editor: Budi Darmawan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved