Eftiyani Meras tidak Melanggar saat Jadi Saksi Paslongub Dodi-Giri pada Pilgub 2018 Lalua

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- H Eftiyani SH menyatakan dirinya merasa tidak melanggar menjadi saksi Paslongub Sumsel nomor urut 4 Dodi-Giri pada Rekapitulasi KPU Sumsel 2018 lalu.

"Majelis hakim yang terhormat. Pada saat jadi saksi teradu tidak termasuk dalam pelanggaran kode etik. Pada tanggal 8 Juni teradu bukan bagian dari parpol, tim kampanye ataupun belum menjadi anggota KPU. Teradu dilantik jadi Komisioner KPU Kota Palembang 7 Januari 2019. Masalah ini sudah dikonfirmasi KPU RI sebelum dilantik. Teradu sudah melaksanakan tugas sebagai komisioner KPU sesuai kode etik dan pedoman KPU. Mohon majelis.memutuskan seadil-adilnya," ungkap Eftiyani saat diminta penjelasannya pada sidang Kode Etik DKPP di Bawaslu Sumsel, Senin (4/3/2019).

Eftiyani juga mengaku tidak pernah menjadi pengurus partai manapun. Tidak pernah menjadi tim kampanye. Ia diminta diskusi dengan Ketua DPD Golkar Sumsel dan Tim advokasi Paslongub Dodi-Giri.

"Karena saya pernah menjabat Ketua 2009-2014 dianggap saya  saya memahami. Stop. Saya kemudian bergerak usaha di bidang properti. Saya diminta klarifikasi KPU RI. Apa benar saya diminta jadi saksi. Ada berita acara tapi saya tidak diminta tanda tangan. Sudah clear," paparnya.

Ketua Majelis yang juga anggota DKPP DR Muhammad meminta agar Eftiyani menghadirkan Berita Acara Klarifikasi KPU RI yang menyatakan dirinya clear tidak bermasalah dengan telah pernah menjadi saksi Paslongub tersebut.

"Saya berikan PR agar saudara teradu mendapatkan klarifikasi dari instansi saudara terkait itu. Itu akan sangat membantu," kata Muhammad.

Pengaduan Rikky Yudistira menyatakan dirinya termotivasi melakukan pengaduan karena sebagai warga negara menginginkan agar demokrasi berjalan di Kota Palembang.

"Saya pernah baca dari media teradu ini menjadi saksi Paslongub Sumsel nomor urut 4 Dodi-Giri 2018 lalu. Saya terkejut teradu jadi Ketua KPU. Setahu saya teradu jadi saksi pada tanggal 8 Juli 2018 dari media saat pleno di KPU Sumsel," kata Rikky.

Sekretaris KPU Sumsel Drs H MS Sumarwan dalam kesaksiannya menyatakan apa yang disampaikan teradu itu benar bertempat di Hotel Horison itu benar adanya.

"Setelah klarifikasi KPU RI beserta tim tertunda. Setelah itu baru dilakukan pelantikan. Seyogyanya pelantikan jam 09.00. Setelah klarifikasi dan dinyatakan clear satu jam sebelum pelantikan. Barulah pelantikan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan," kata Sumarwan.

Laporan Riki Yudistira (25), salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Patah Palembang, yang telah melaporkan Eftiyani ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Palembang ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), hari ini Senin (04/03/2019) di gelar di Auditorium Bawaslu Sumsel Jakabaring Palembang

Dalam sidang kode etik tersebut dengan Perkara nomor 29.DKE.DKPP.II.2019 dipimpin oleh Majelis diantaranya Dr Muhammad dari DKPP RI yang menjadi Ketua Majelis dan anggota majelis Junaidi SE MSi (Bawaslu Sumsel) dan Amrah Muslimin SE MSi (KPU Sumsel) serta Dr Febrian.

Riki Yudistira (25) mengatakan, Pokok-pokok aduan ini sendiri meliputi Teradu (Ketua KPU Kota Palembang) pernah menjadi Saksi pasangan calon dari salah satu Calon Gubernur pada proses Rekapitulasi perhitungan surat suara di Pilkada Gubernur 2018 lalu, dibuktikan dengan Surat Mandat.

"Dan hal ini ditakuti menjadi faktor bahwa Teradu dianggap dan diragukan keindepensiannya sebagai Penyelenggara Pemilu," ujarnya saat sidang DKPP.

Atas tuduhan tersebut, Ketua KPU Kota Palembang, Eftiyani menampik tudingan tersebut, bahkan dirinya menyebutkan tidak melakukan pelanggaran kode etik, dan telah bekerja dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang sebagaimana mestinya.