Berita Palembang

Bukan Soal Kekerasan Pada Anak, Kasus Hak Asuh Anak Justru Mendominasi di Palembang

Sepanjang Tahun 2017 dan 2018, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Palembang mencatat kasus hak kuasa asuh lebih mendominasi

Bukan Soal Kekerasan Pada Anak, Kasus Hak Asuh Anak Justru Mendominasi di Palembang
Shutterstock
Kekerasan Seksual. 

Laporan wartawan Sripoku.com, Reigan

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Sepanjang Tahun 2017 dan 2018, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Palembang mencatat kasus hak kuasa asuh lebih mendominasi dibandingkan kasus, baik kekerasan seksual, fisik serta psikis, Kamis (10/1/2019).

Meski demikian, pihak KPAD Kota Palembang, menyoroti pelanggaran hak anak di bidang pendidikan lantaran, kasus tersebut dinilai bisa berdampak kepada mental anak di lingkungan masyarakat.

"Kasus hak kuasa asuk anak memang mendominasi, namun kita menyoroti pelanggaran hak anak bidang pendidikan di sekolah, baik swasta maupun negeri lantaran dampaknya akan panjang untuk masa depannya," ungkap Ketua KPAD Kota Palembang, Romi Afriansyah kepada Sripoku.com, Kamis.

Tingkatkan Profesional Kerja, Rutin Cek HP Napi & Nakoba Setiap 30 Menit. Sediakan Wartel Untuk Napi

Antisipasi Isu Orang Gila Bisa Mencoblos Hingga Rawan Kotak Suara Kardus, Ini Tanggapan KPU Sumsel

Bank SumselBabel Resmi Buka Kantor Capem Parameswara, Siap Layani Semua Layanan Perbankan

Menurut Romi, Pemenuhan hak anak dalam pendidikan khusus sekolah swasta dan negeri soal bayaran sekolah, jangan dijadikan masalah untuk siswa. Meski hal tersebut telah disepakati melalui rapat komite yang dihadiri para orang tua siswa.

"Artinya kalau ada masalah biaya, seorang guru jangan salah menyampaikan kepada siswa dan juga harus dibicaran secara bijak, karena akan mental siswa dan membebani moral serta pikiran mereka. Kalau mereka sudah tidak mau sekolah bagaimana? Mereka juga termasuk para penerus bangsa meski dalam artian tidak mampu," jelas dia.

Kepala MAN 1 Musirawas yang Segudang Inovasi dan Prestasi, Terima Penghargaan Pada HAB ke-73

Tingkatkan Profesional Kerja, Rutin Cek HP Napi & Nakoba Setiap 30 Menit. Sediakan Wartel Untuk Napi

Bank SumselBabel Resmi Buka Kantor Capem Parameswara, Siap Layani Semua Layanan Perbankan

Dari itu, pihaknya dalam hal ini KPAD Palembang meminta kepada sekolah-sekolah agar lebih bijak menentukan keputusan dan siswa tidak mampu jangan disama ratakan dengan yang mampu, lantaran ini menyangkut hak anak untuk masa depannya.

"Kasihan dengan siswa yang kurang mampu karena akan jadi beban psikologis, mereka (siswa tidak mampu) juga perlu mendapat pendidikan yang layak," ujarnya.

Komisi perlindungan anak daerah kota palembang mencatat Data kasus periode 2017 diantaranya;
1. Anak pelaku melawan hukum, 2 kasus
2. Kekerasan Seksual, 14 Kasus
3. Kekerasan Fisik, 10 kasus
4. Kekerasan Psikis, 3 kasus
5. Hak kuasa asuh, 36 kasus
6. Penelantaran anak, 5 kasus
7. Perlindungan khusus, 13 kasus
8. Perdagangan anak --
Total jumlah kasus 83

Sedangkan, Data kasus periode Tahun 2018 meliputi;
1. Anak pelaku melawan hukum, 2 kasus
2. Kekerasan Seksual, 14 kasus
3. Kekerasan Fisik, 5 kasus
4. Kekerasan Psikis, 4 kasus
5. Hak kuasa asuh, 14 kasus
6. Penelantaran anak, 5 kasus
7. Perlindungan khusus, 4 kasus
8. Perdagangan anak --
Total jumlah kasus 48

Perbandingannya dari tahun sebelumnya, pihaknya berusaha menekan tingginya kasus terhadap anak dibanding daerah lain.

"Menekan angka kasus terhadap anak ini, masyarakat diharapkan lapor apabila menemukan tindak kekerasan pada anak atau kasus lainnya, sehingga diharapkan kooperatif," ujarnya.

Penulis: Reigan Riangga
Editor: Siti Olisa
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved