FMKS: Gubernur Baru Harapan Baru Kinerja 100 Hari

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Sejumlah perwakilan dari elemen masyarakat yang tergabung dalam Tim Kajian Masyarakat untuk Kemajuan Sumsel (FMKS) mengkritisi dan mengapresiasi terhadap kinerja 100 hari Gubenur dan Wakil Gubenur Sumsel pasangan Herman Deru (HD)-Mawardi Yahya (MY) di Hotel Best Skip Palembang, Selasa (8/1/2019).

"Bukan sekedar karena adanya tradisi sosial politik dari kalangan masyarakat melainkan juga komitmen untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Sumsel," ungkap juru bicara FMKS Abdul Aziz Kamis.

Menurutnya, selama 100 hari kepemimpinan Gubernur H Herman Deru SH MM bersama Wakil Gubenur Ir H Mawardi Yahya, telah menunjukkan ketegasan dan konsistensi berupa pencabutan dispensasi penggunaan jalan umum bagi angkutan batubara.

• Berangkat Ibadah Haji Reguler Antri 15 Tahun, Visa Furoda Jadi Solusinya Namun Tetap Hati-hati

• Bus Kota tak Beroperasional Lagi dan Dianjurkan Naik TM, Berikut Ungkapan Warga Kota Palembang

Selain itu HD didalam pemaparan tentang misi Sumsel Maju menyatakan bahwa untuk mensejahterakan rakyat diperlukan pemimpin yang mampu mengolah kekayaan SDA secara arif dan bertanggungiawab terhadap lingkungan dan generasi mendatang.

"Dalam aspek ini, FMKS berharap agar adanya perubahan dalam arus utama pembangunan yang selama ini lebih mengutamakan eksploitasi sumberdaya alam tambang yang tidak dapat diperbaharui (non renewable) menuju kepada pengembangan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui seperti pertanian (pangan) dan industri pengolahan berbasis pertanian oleh karena itu diperlukan rencana tata ruang yang kondusif untuk menjadikan ambisi Sumsel sebagai Lumbung Pangan," katanya.

Mengenai pembangunan energi di Sumsel diharapkan lebih terfokus pada pengembangan industri enengi yang mengolah sumber energi primer menjadi energi final.

"Untuk itu diperlukan pembahan dalam tata kelola sektor energi di Sumsel yang lebih prioritas pada pengembangan industri energi bukan kepada kegiatan eksploitasi tambang," katanya.

Sumsel Maju untuk semua ini menurutnya merupakan komitmen Gubernur bahwa pembangunan akan dilaksanakan secara merata, hal ini telah tergambar dalam APBD 2019, dimana telah terjadi peningkatan dari Transfer Provinsi ke Kabupaten/Kota. Hanya saja, FMKS berharap difokuskan pada program pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Tidak bagi rata (proporsional) melainkan melihat tipologi berdasarkan pengelompokan Kabupaten/Kota dengan menggunakan laju pertumbuhan ekonomi dan rata-rata PDRB.

• Gubernur Jakarta Anies Baswedan Terancam Dibui Tiga Tahun

• Banyak Pekerja Kantoran Perutnya Buncit, Inilah Penyebab Utamanya

Sedangkan anggota FMKS, DR M Subardin menilai perlu adabya pengembangan sektor pertanian didukung oleh industri hilir yang selama ini mengambang.

Menurutnya jika industri ini berkembang dan produk banyak dihasilkan maka akan banyak perdagangan dan kebutuhan pelabuhan akab muncul sendiri.

Karena menurutnya hasil SDA Sumsel dan sejumlah daerah lain di Sumatera menghasilkan SDA yang sama sehingga tidak terjadi perdagangan.

"Jika Palembang bisa menghasilkan produksi industri maka bisa terjadi perdagangan," katanya.

Abdul Aziz Kamis menambahkan bahwa kewajiban Gubenur terdahulu ada yang belum terselesaikan dalam hal adanya kewajiban pemerintah provinsi kepada Kabupaten/Kota inipun telah menjadi komitment Gubemur untuk membayamya, namun kami mengharapkan Gubemur hendaknya mengkaji dan mendalami mengapa dan bagaimana terjadinya kewajiban yang tertunda tersebut.

• Mengungkap Predator Seks di Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Wanita Ini Bungkam Selama 2 Tahun

• Terungkap Harga Hotel Tempat Vanessa Angel Ditangkap Karena Terlibat Prostitusi Online

"Termasuk juga melakukan kajian legalitas dan atau perhitungan ulang mengenai manfaat dari pengelola aset aset Pemprov misalnya lahan fasilitas umum dan pembangunan pasar kepada pihak ketiga agar publik mengetahui informasi dan juga berpartisipasi," kata Abdul Aziz Kamis.