Khusus Warga Miskin Sumatera Selatan, Tetap Bisa Berobat Pakai KTP

Per 1 Januari 2019 semua jaminan kesehatan harus terintegrasi ke satu jaminan, yakni JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Hal itu sesuai

Khusus Warga Miskin Sumatera Selatan, Tetap Bisa Berobat Pakai KTP
SRIPOKU.COM/WAHYU KURNIAWAN
Kartu Indonesia Sehat BPJS Kesehatan. 

SRIPOKU.COM , PALEMBANG - Per 1 Januari 2019 semua jaminan kesehatan harus terintegrasi ke satu jaminan, yakni JKN-KIS yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal itu sesuai dengan keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Meski demikian, dalam proses transisi Pemprov Sumsel memastikan warga tak mampu di Sumsel yang sebelumnya mempunyai Jamsoskes Sumsel Semesta dan belum mendapatkan kartu JKN-KIS tetap bisa berobat dan dilayani dengan baik, apakah itu di Puskesmas dan Rumah Sakit Tipe A.

Berita Lainnya:
Tetap Gratiskan Berobat Warga Kurang Mampu, Keluarga Mampu di Sarankan Daftar BPJS Kesehatan
Gubernur Sumsel MoU dengan BPJS, Untuk Berobat Warga Sumsel Cukup Pakai KTP

Hal itu disampaikan Gubernur Sumsel, Herman Deru, Selasa (18/12) di sela acara penyerahan DIPA, Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 di Hotel Swarna Dwipa.

"Saya pastikan 1 Januari tidak ada pelayanan stuck semua tetap berjalan, saya tanggung jawab. Jadi, masyarakat cukup modal KTP ketika mau berobat. Nanti akan ada tim integrasi atau saya sebut tim satgas yang membantu dan standby di RS," ujar HD.

Untuk itu ia mengimbau agar masyarakat sebaiknya memiliki data kependudukan yang akurat, sehingga akan mempermudah proses dalam berobat.

"Semua pengelola kesehatan baik itu ditingkat Puskesmas, saya harap bisa benar-benar dibebaskan biayanya jika ada warga tak mampu yang ingin berobat, karena Pemprov akan tetap membantu dan menanggung biaya berobat masyarakat selama proses integrasi ke JKN-KIS," jelasnya.

Adapun besaran dana yang dialokasikan Pemprov Sumsel mencapai Rp 56 miliar untuk mengintegrasikan program Jamsoskes Sumsel Semesta ke BPJS Kesehatan. Dana tersebut dibagi menjadi dua. Anggaran sebesar Rp 50 miliar digunakan bagi warga yang sudah terdata di Dinas Sosial untuk ditanggung biaya bulanan BPJS Kesehatannya. Sementara dana sebesar Rp 6 miliar dianggarkan untuk proses transisi.

"Tapi ini unlimited sampai benar-benar coveragenya 100 persen. Dari 95 persen target nasional kita sudah capai 77 persen," ujarnya.

HD pun menegaskan, penghapusan Jamsoskes Semesta bukanlah kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi namun keputusan pemerintah pusat.

Halaman
12
Penulis: Rahmaliyah
Editor: Bejoroy
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved